KUNINGAN – Menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, yang meminta agar mutasi pejabat eselon 2 tidak didasari dendam dan Bupati bersikap tegas, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa dirinya akan bersikap profesional dalam mengambil keputusan.
“Setelah saya dilantik menjadi bupati, semua pejabat adalah milik Pemerintah Daerah. Yang terpenting adalah mereka bisa memahami visi pembangunan lima tahun ke depan dan siap bekerja untuk rakyat,” kata Dian saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Kuningan, Kamis (5/6/2025).
- Wahana Ajaib Lolos Dramatis ke Final U-18 dan Bidik Tiket Kejuaraan Nasional U-19
- Erupsi Anak Krakatau Meluas, Empat Bandara Ditutup Sementara dan Pesisir Selat Sunda Dipastikan Aman
- Bangkitkan Ekonomi dan Pariwisata Lewat 200 Becak Listrik Karya Anak Bangsa
- Antisipasi Kebakaran dan Pulihkan Ekosistem, Pendakian Gunung Ciremai Ditutup Mulai Besok
- Cipakem Charity Ride 2026 jadi Ajang Patroli Bersama Cegah Karhutla di Kawasan Perhutani
Bupati Dian menegaskan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam tubuh birokrasi sebagai bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja perangkat daerah. Ia memastikan, proses mutasi dan rotasi pejabat eselon 2 akan dilakukan secepatnya.
“Mutasi? Siapa sih yang ribut soal mutasi? Mungkin para pejabat ya. Masyarakat itu tidak melihat siapa yang menjabat apa, yang mereka lihat adalah sejauh mana pelayanan diberikan kepada mereka,” ujar Dian.
Menurutnya, para pejabat harus berani mengubah pola kerja, tidak hanya duduk di balik meja, tetapi juga terjun langsung ke lapangan. Dian juga mengingatkan pentingnya membangun jejaring dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang menumpuk.
Setelah proses mutasi nanti, Dian akan mewajibkan seluruh kepala perangkat daerah menandatangani target kinerja yang akan dievaluasi setiap semester. Evaluasi itu, menurutnya, penting untuk mengukur sejauh mana target pembangunan tercapai secara konkret.
Terkait target 100 hari kerja yang sebelumnya ramai dibicarakan publik, Bupati menyebut bahwa itu hanyalah lima persen dari total masa kepemimpinannya.”Masih ada sekitar 1.800 hari ke depan yang harus kita manfaatkan untuk bekerja secara maksimal. Seratus hari itu hanya permulaan,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil konsolidasi internal pasca-100 hari kerja menunjukkan capaian yang memuaskan dan akan menjadi dasar dalam penyusunan formasi pejabat ke depan.
Sebelumnya, isu mutasi pejabat eselon 2 mencuat setelah beredar kabar bahwa pelaksanaan akan digelar pada Kamis (5/6), disertai dengan bocoran nama-nama yang disebut akan dirotasi. Namun hingga kini, pelaksanaan mutasi belum dilakukan secara resmi.
“Kami sedang menyiapkan prosesnya secara menyeluruh. Intinya, mutasi ini bukan sekadar rotasi, tapi untuk memperkuat tim pemerintahan agar lebih gesit dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Dian. (NARS)
