KUNINGAN – Isu mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat publik. Bahkan, beredar luas draft nama-nama pejabat eselon II yang disebut-sebut akan terkena rotasi dan mutasi, sehari sebelum pelaksanaan resmi oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, yang isunya dijadwalkan Kamis (5/6/2025).
Kebocoran dokumen penting ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua LSM Frontal Kuningan, Uha Juhana, yang menilai kebocoran informasi tersebut sebagai indikasi lemahnya kepemimpinan Bupati Dian dalam mengelola tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek manajemen kepegawaian.
- Bahas RAPBD 2027, Fraksi Amanat Restorasi Dorong Roadmap Fiskal dan Transparansi Berbasis Dashboard
- Proyek Tugu Bola Dunia Kuningan Tuntas, PUTR Sebut Pembangunan Patung Kuda Tunggu APBD Perubahan
- Kritisi RAPBD 2027, Fraksi PDIP Minta Pemkab Kuningan Prioritaskan Alam dan Budaya Miyuni Alam
- Gerindra Kuningan Soroti Defisit Infrastruktur Pertanian, Tuntut Keadilan APBD 2027
- Kritik Keras RAPBD 2027, Golkar Kuningan Soroti Belanja Pegawai Tembus Rp 1,3 Triliun, Anggaran Damkar Miris Hanya Rp 39 Juta
“Mutasi adalah bagian dari manajemen internal pemerintah daerah yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Ketika bocor ke publik sebelum waktunya, itu menunjukkan kelemahan serius dalam pengendalian informasi dan disiplin birokrasi,” tegas Uha kepada media, Rabu (4/6/2025).
Menurut Uha, kebocoran tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas birokrasi, tapi juga menimbulkan kegaduhan, ketidakpastian, bahkan keresahan psikologis di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat.“Mutasi yang bocor bisa merusak kepercayaan antar pegawai, memicu spekulasi, stres, bahkan mengganggu produktivitas kerja. Ini bukan persoalan teknis semata, tapi menyangkut kualitas kepemimpinan,” ujarnya.
Uha juga menilai, pelaksanaan mutasi terhadap 30 pejabat eselon II di awal masa jabatan Bupati Dian terkesan terburu-buru dan sarat muatan politik. Ia menduga, rotasi jabatan kali ini lebih mencerminkan praktik balas budi politik ketimbang penilaian berbasis prestasi kerja.
“Bupati saat ini adalah mantan Sekda dan pernah lama memimpin Baperjakat. Seharusnya beliau lebih memahami manajemen ASN dibanding para pendahulunya yang berasal dari kalangan politisi. Jika penempatan pejabat masih keliru, itu menandakan keputusan diambil bukan berdasarkan kompetensi,” kritik Uha.
Ia menambahkan, momentum mutasi seharusnya menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara objektif dan profesional, bukan justru dijadikan ajang ‘balas jasa’.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan birokrasi yang bersih dan berkompeten. Maka, rotasi jabatan seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, bukan memperkuat loyalitas politik,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, berikut sejumlah nama pejabat yang disebut masuk dalam daftar rotasi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemkab Kuningan:
1. Drs. H. Ahmad Juber, M.Si – Inspektur Daerah
2. Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks., M.Si – Kepala BPKAD
3. Drs. H. Deniawan, M.Si – Kepala Bappeda
4. Drs. H. Dadi Hariadi, M.Si – Kepala Kesbangpol
5. U. Kusmana, S.Sos., M.Si – Kepala Disdikbud
6. Drs. Ucu Suryana, M.Si – Asisten Administrasi Umum
7. Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si – Sekretaris DPRD
8. Ir. I. Putu Bagiasna, MT – Kepala Dinas PUTR
9. Dr. H. Toto Toharuddin, M.Pd – Kepala Dinas Sosial
10. Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.Si – Kepala Satpol PP
11. H. Mochamad Nurdijanto, SH., M.Si – Kepala Dishub
12. Drs. Yudi Nugraha, M.Pd – Kepala Disdukcapil
13. Drs. Dudi Pahrudin, M.Si – Kepala Diskominfo
14. Ir. Usep Sumirat – Kepala DLH
15. Purwadi Hasan Darsono, S.Hut, M.Sc – Kepala DPMPTSP
16. Drs. H. Nurahim, M.Si – Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17. Drs. Laksono Dwi Putranto, M.Si – Kepala Bapenda
18. Dr. H. Mohamad Budi Aumudin, SE, M.Si, MH – Kepala DPMD
19. Dr. H. Edi Martono, MARS – Kepala Dinas Kesehatan
20. Dr. Wahyu Hidayah, S.Hut, M.Si – Kepala DKPP
21. Toni Kusumanto, AP., M.Si – Asisten Pemerintahan dan Kesra
22. dr. Deki Saifullah, MMKes – Direktur RSUD 45
23. Wawan Setiawan, S.Hut., MT – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
24. Dr. H. Asep Taufik Rohman, M.Si., M.Pd – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
25. H. Muhamad Mutofid, SH., MT – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26. Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si – Kepala Disporapar
27. Beni Prihayatno, S.Sos., M.Si – Kepala BKPSDM
28. (Kosong) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29. (Kosong) – Kepala DPPKBP3A
30. Drs. Agus Basuki, M.Si – Staf Ahli Bidang Ekonomi
31. Dr. Carlan, S.Pd., M.Pd – Staf Ahli Bidang Pemerintahan
32. Dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Kuningan belum memberikan pernyataan resmi terkait kebenaran draft tersebut dan teknis pelaksanaan mutasi. (Nars)
