KUNINGAN – Isu mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah beredarnya sebuah draft rotasi dan reposisi jabatan yang mencantumkan sejumlah nama kepala dinas, kepala badan, staf ahli, dan asisten daerah. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah, dokumen yang tersebar luas pada Kamis (22/5/2025) tersebut langsung mengundang berbagai spekulasi dan diskusi hangat, terutama di kalangan birokrasi.
- Jurus PNM Cirebon Bikin Ratusan Emak-Emak UMKM Naik Kelas dan Kebal Pinjol Ilegal
- Wakil Bupati Kuningan Dorong Sinergi Pembangunan dan Sukseskan PTSL dalam Konsolidasi APDESI Merah Putih
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Wajah Baru dan Yang Kembali
- Punya Sertifikat! Tembakau Kuningan Naik Kelas, Tak Bisa Lagi Diklaim Daerah Lain
- Batal Kepung Gedung Setda, HMI Kuningan Pilih Tunggu Kepulangan Bupati dari Jakarta
Dalam draft mutasi itu, tampak sejumlah nama yang kerap menjadi sorotan sejak pelaksanaan Pilkada 27 November 2025, yang dimenangkan pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih, Dian-Tuti. Beberapa nama yang disinyalir tidak mendukung pasangan tersebut, bahkan disebut-sebut memiliki “dosa politik berat”, dikabarkan digeser dari jabatan strategis ke posisi yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai “posisi buangan”.
Pemerhati kebijakan Pemkab Kuningan, Sujarwo, mengingatkan agar proses mutasi tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik. Menurutnya, mutasi adalah hal wajar dalam dinamika pemerintahan, apalagi ketika terjadi pergantian kepala daerah.
Namun ia menekankan, kualitas dan kompetensi ASN seharusnya tetap menjadi pertimbangan utama.”Jika draft mutasi itu benar adanya, tentu kita patut mengapresiasi niat pemerintah untuk menyegarkan birokrasi. Tapi jika aroma politis terlalu kental, ini justru bisa menciderai prinsip meritokrasi yang selama ini dibangun,” ujar pria berkacamata yang akrab disapa Mang Ewo ini.
Ia menyebut, mutasi dengan latar belakang politis tak jarang justru menciptakan demotivasi di kalangan ASN yang bekerja profesional, dan bahkan bisa berdampak pada menurunnya kinerja pelayanan publik.
Sujarwo juga menyebut beredarnya draft tersebut bisa saja merupakan strategi “cek ombak” dari pihak tertentu untuk mengukur reaksi publik dan internal birokrasi. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah bersikap transparan dan menjelaskan dasar serta pertimbangan mutasi kepada publik apabila nantinya benar dilaksanakan.
“Kalau ditanya soal kebenaran isi draft tersebut, saya kira peluangnya fifty-fifty. Bisa benar, bisa juga hanya uji reaksi. Tapi kalau tujuannya hanya menyingkirkan ASN karena alasan politik, itu bahaya,” tegasnya.
Berikut beberapa poin penting dalam draft mutasi yang beredar:
Asisten Daerah 2 diisi oleh Wawan Setiawan (saat ini Kepala Diskanak)
Asisten Daerah 3 diisi Beni Prihayatno (Plh Sekda)
Kepala BPKAD: Deden (saat ini Asda 2)
Kepala Dinkes: dr Edy Martono (saat ini Staf Ahli)
Kepala Bappeda: Deniawan (saat ini Inspektur)
Inspektur: Ahmad Zuber (saat ini Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan)
Kepala Dishub: Nurdijanto (saat ini Asda 3)
Kepala Satpol PP: Guruh Irawan Zulkarnain (saat ini Kepala Bappenda)
Kepala DPMPTSP: Purwadi Hasan (saat ini Staf Ahli)
Kepala BKPSDM: Ucu Suryana (saat ini Kepala Diskominfo)
Sementara itu, sejumlah pejabat dikabarkan tetap menempati posisinya, di antaranya Kepala Disdik Uu Kusmana, Kepala Diskatan Wahyu Hidayah, Sekretaris DPRD Deni Hamdani dan Kepala RSUD 45 dr Deki Syaifullah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkab Kuningan terkait keaslian dan keabsahan dokumen mutasi yang beredar tersebut. (NARS)
