KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Ketua Satgas P3MBG menegur keras para camat yang bertugas sebagai koordinator kecamatan sekaligus Satgas MBG. Teguran disampaikan langsung Sekda Kuningan, U Kusmana saat membuka evaluasi penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis MBG, Kamis 11/6/2026.
Penyebabnya, masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di lapangan yang belum memenuhi persyaratan dasar. Mulai dari Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Instalasi Limbah hingga kualitas menu yang dinilai jauh dari standar gizi.
” Saya minta kepada seluruh para camat sebagai koordinator kecamatan, sebagai satgasnya koordinator kecamatan, jangan lagi cadel. Tidak boleh aneh aneh,” kata Sekda usai pertemuan di Aula BJB, Kamis siang.
- Ujang Kosasih “Bintang Lima” Pimpin PKB Kuningan Lagi, Sekjen Baru Aras Rasdi Usia 35 Tahun
- Sekda Kuningan Tegur Tegas Camat: Jangan “Cadel” Awasi SPPG MBG
- Ujang Kosasih Kembali Pimpin DPC PKB Kuningan Periode 2026-2031, Target Menang Pemilu 2029
- Dorong Pemerataan Pembangunan, DPD PAN Kuningan Usulkan Penambahan Dapil ke KPU
- Buka Peluang ‘Ngampus’ di Malaysia, Universitas Kuningan Resmi Gandeng ICCCM Kuala Lumpur
Kata “cadel” yang dilontarkan bukan tanpa alasan. Istilah itu dipakai untuk menyindir sikap ragu, setengah hati, atau tidak tegas saat mengawasi SPPG di wilayahnya. Padahal fungsi camat sebagai satgas kecamatan sangat krusial untuk memastikan MBG berjalan sesuai aturan.
Kasatgas P3MBG Kuningan menyambung, ketegasan camat akan menentukan kualitas MBG di tingkat bawah. Jika pengawas di kecamatan tidak tegas, maka SPPG di wilayahnya pasti tidak sesuai harapan. “Kalau Pak Camatnya tidak cadel, bawahannya jangan cadel. Kalau bukan bawahannya, ya tim satgas di kecamatan harus tidak aneh aneh lagi. Tidak ada lagi hal yang memberatkan para SPPG,” ujarnya.
Selain camat, peringatan serupa juga ditujukan ke semua pihak agar mendukung kebijakan atau permintaan yang membantu pengelola SPPG. Tujuannya agar dapur MBG fokus memenuhi standar gizi dan administrasi.
Hasil evaluasi menunjukkan kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sudah hampir 100 persen. Namun untuk Ipal, PBG, dan menu masih banyak yang belum beres. Pemkab Kuningan meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan. SPPG yang belum memenuhi persyaratan diminta segera berbenah. Jika tidak, satgas bersama Kejaksaan punya kewenangan merekomendasikan penuspenan ke Badan Gizi Nasional BGN melalui KPPG.
“Program MBG ini strategis. Tujuannya menurunkan stunting. Anak anak harus tambah pintar, tambah cerdas karena gizinya terpenuhi. Makanya saya minta hari ini evaluasi berjalan baik dan ke depan penyelenggaraan MBG di kabupaten ini harus lebih baik lagi,” ujarnya. (Nars)
