KUNINGAN – Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Kuningan melemparkan wacana krusial terkait penataan daerah pemilihan (dapil) dalam agenda pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Selasa (9/6/2026).
Di tengah pembahasan formal mengenai tertib administrasi kepartaian, Ketua DPD PAN Kuningan, H. Udin Kusnaedi, S.E., M.Si., memanfaatkan momentum diskusi untuk mendorong KPU melakukan kajian mendalam terkait opsi penambahan wilayah dapil di Kabupaten Kuningan.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Wacana ini bukan tanpa alasan kuat. Udin memaparkan bahwa dasar pemikiran utama di balik usulan restrukturisasi wilayah politik ini adalah demi menjamin keterwakilan legislatif yang jauh lebih proporsional di tingkat akar rumput, khususnya di setiap kecamatan.
Menurutnya, konfigurasi dapil yang ada saat ini perlu dievaluasi agar serapan aspirasi masyarakat bisa mengalir lebih maksimal. Ketika setiap kecamatan memiliki keterwakilan anggota dewan yang kuat di parlemen daerah, maka peta sebaran program pembangunan pun dinilai akan jauh lebih adil.
“Dengan adanya keterwakilan anggota dewan yang merata di tiap kecamatan, aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin tersumbat di wilayah pinggiran akan tersebar dan tersuarakan lebih luas. Ujung dari semua ini adalah terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh pelosok Kuningan,” ujar Udin di hadapan komisioner KPU.
Usulan strategis ini mencuat di sela-sela kegiatan Supervisi dan Asistensi (KSA) yang digelar KPU Kuningan di Kantor DPD PAN, Jalan Moh. Toha No. 471, Desa Kasturi. Pertemuan tersebut sedianya berfokus pada sosialisasi pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik semester I tahun 2026 secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Menanggapi berbagai dinamika pemikiran dalam diskusi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Budi Hartono, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menjaga komunikasi yang inklusif dengan seluruh partai politik. Terkait masukan-masukan strategis yang berkembang di luar isu administrasi SIPOL, KPU menampungnya sebagai bahan evaluasi.
Asep juga menggarisbawahi bahwa KPU akan selalu bergerak di koridor profesionalisme, netralitas, dan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengawal setiap tahapan maupun regulasi kepemiluan di masa mendatang.
“KPU hadir sebagai penyelenggara yang adil dan tidak memihak. Kami membuka ruang komunikasi yang luas dengan seluruh partai politik, termasuk PAN, agar setiap ketentuan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik bersama-sama,” tutur Asep.
Selain membahas proyeksi dapil, dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, jajaran pengurus DPD PAN Kuningan yang turut dihadiri Sekretaris Ade Abdul Jafar Sidik dan Bendahara Wiwin menyatakan komitmen penuhnya untuk memastikan seluruh data keanggotaan mereka di sistem SIPOL tetap akurat, mutakhir, dan valid demi menyongsong agenda demokrasi ke depan. (Nars)
