KUNINGAN — Sebanyak 21 pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat berhasil menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Informasi ini tersebar melalui sebuah foto tangkapan tampilan monitor yang memperlihatkan deretan kabupaten/kota di Jawa Barat peraih opini WTP dari BPK pada Selasa (9/6/2026) malam.
Namun, dari deretan daerah yang dinilai transparan dan akuntabel tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan luput dari daftar penerima awal.Usut punya usut, absennya nama Kabupaten Kuningan ternyata disebabkan oleh penundaan jadwal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mengonfirmasi bahwa agenda penyerahan LHP untuk Kuningan dan Pangandaran diundur menjadi tanggal 25 Juni 2026.
Dikonfirmasi pada Rabu (10/6/2026), Nuzul menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima undangan resmi dari BPK untuk menghadiri penyerahan LHP pada tanggal 25 Juni.Ia menyebutkan, awalnya Kuningan sempat dijadwalkan menerima LHP bersama 24 kabupaten dan kota lainnya pada hari Selasa kemarin.
Akan tetapi, tiga hari sebelum hari pelaksanaan, terdapat ralat jadwal dari BPK RI yang memutuskan bahwa penyerahan untuk Kuningan ditunda.
Penundaan ini mengundang tanda tanya bagi Nuzul. Ia merasa heran karena 21 kabupaten dan kota lain di Jawa Barat tetap menjalani pemeriksaan LHP BPK sesuai jadwal awal dan telah mendapatkan opini WTP.
Meskipun demikian, Nuzul menegaskan belum ada alasan resmi dari BPK terkait penundaan tersebut dan memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh.
Nuzul juga menyinggung rekam jejak audit Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun sebelumnya. Pada audit LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemkab Kuningan hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Menurut Nuzul, apabila pada tahun 2025 ini Kuningan kembali gagal meraih predikat WTP, hal tersebut harus dijadikan bahan koreksi bersama bagi seluruh elemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun, ia menyampaikan, saat ini status Kuningan masih menunggu pengumuman resmi, sehingga ia berharap hasil yang keluar nantinya adalah WTP.
Rincian 21 Daerah Peraih WTP BPK LKPD 2025 di Jawa BaratKategori Kabupaten diraih oleh Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten SumedangUntuk Kategori Kota, diantaranya Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kota Bekasi. (Nars)
