KUNINGAN – Maraknya konten digital yang mengandung unsur kekerasan hingga ideologi berbahaya dinilai menjadi ancaman serius bagi pelajar di Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, mengingatkan bahwa generasi muda, terutama Gen Z, berada dalam posisi rentan terpapar paham radikal di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurut Tina, perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet telah membuka ruang sangat besar bagi kelompok tertentu untuk menyusupkan ideologi ekstrem. Pelajar yang akrab dengan game online dan berbagai platform digital disebut kerap tidak sadar bahwa mereka menghadapi risiko paparan nilai-nilai kekerasan.
- Sabet Penghargaan The Best Leader Partnership Ketiga Kalinya, Ketua DPRD Kuningan Tekankan Pentingnya Kemitraan Kritis
- Jangan Cuma Retorika! Pengamat Minta Bupati Kuningan Tindak Tegas Oknum Perizinan Nakal
- Mengagungkan Tokoh Munafik Dinilai Membawa Ancaman Bagi Moral dan Tatanan Masyarakat
- Desak Implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru, KSPSI Kuningan Datangi DPRD dan Disnaker Soroti Outsourcing hingga PKWT
- Layanan MBG Dapur Jagara Dihentikan Sementara, Terkendala Pencairan Dana BGN
“Lingkungan digital sekarang sangat terbuka. Celah untuk masuknya paham radikal semakin lebar, termasuk melalui game online dan berbagai konten hiburan. Generasi muda kita sedang mencari identitas, sehingga mudah terpengaruh,” ujarnya, Rabu (26/11).
Pemahaman Kebangsaan Dini Dinilai Masih Lemah
Tina menilai lemahnya penanaman nilai kebangsaan di sekolah membuat siswa tidak memiliki benteng yang cukup kuat dalam menghadapi paparan negatif tersebut. Ia menekankan bahwa pendidikan karakter tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial yang hanya dilakukan saat upacara atau momen tertentu.
“Kasus perundungan yang terus terjadi di sekolah menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Dukungan untuk Program Kesbangpol–Densus 88
Ia menyatakan dukungannya terhadap rencana program penguatan karakter dan wawasan kebangsaan yang akan digagas Badan Kesbangpol Jabar bersama Densus 88.
Program tersebut dinilai mendesak diterapkan, terutama setelah munculnya kasus ledakan di sebuah SMA di Jakarta yang disebut berkaitan dengan perundungan dan tekanan mental terhadap siswa.
“Program seperti ini harus menjadi aktivitas rutin. Sekolah wajib menciptakan iklim pendidikan yang membangun karakter positif, dan orang tua harus ikut terlibat dalam pembinaan mental anak-anak di rumah,” katanya.
Anggaran Karakter Dinilai Masih Minim
Meski demikian, Tina menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembinaan moral dan pendidikan karakter dibandingkan pembangunan fisik. Ia menilai investasi karakter jauh lebih penting karena menyangkut masa depan bangsa.
“Pendidikan karakter adalah kebutuhan utama, bukan pelengkap. Pemerintah, sekolah, dan keluarga harus bergerak bersama untuk membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, dan kebal terhadap radikalisme,” tutupnya. (Nars)
