KUNINGAN – Isu keamanan menu MBG yang terus menjadi sorotan di Kabupaten Kuningan. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mengambil langkah tegas dengan melakukan inspeksi dan uji kelayakan ketat terhadap ratusan Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG).
Hasilnya, proses sertifikasi kelayakan kebersihan atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terus dikebut demi menjamin kualitas konsumsi para penerima manfaat.
- Karya Bakti Kodim Kuningan: Sinergi TNI dan Warga Kebut Pembangunan Jalan Cimenga
- Comeback Gemilang di Lampung Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC 4-2 dan Rebut Kembali Puncak Klasemen
- Review Babak Pertama Persib vs Bhayangkara FC, Serangan Balik Mematikan The Guardian Bikin Maung Bandung Tertinggal 1-2
- Menagih Etos Kerja Pasca Pelantikan 4 JPT Pratama di Cadas Poleng
- Ini Alasan Bupati Kuningan Pilih Cadas Poleng Tempat Lantik Pejabat Hari Ini
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. H. Edi Martono, MARS, memberikan update terbaru terkait kesiapan daerahnya dalam menunjang keamanan menu MBG. Hingga pembaruan data per 25 Maret 2026, tercatat ada 158 unit SPPG, di mana 157 di antaranya telah aktif beroperasi.
“Kami terus memantau progres ini dengan cermat. Dari 145 pengajuan SLHS yang masuk, saat ini sebanyak 131 sertifikat telah resmi terbit, sementara 14 lainnya masih dalam proses penyelesaian teknis,” ungkap Edi Martono saat memberikan keterangan, Jumat (27/3/2026).
Untuk mendapatkan sertifikat yang kelak menjadi fondasi utama keamanan menu MBG ini, proses yang harus dilalui pengusaha dapur gizi tidaklah main-main. Dinkes menerapkan tahapan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara berlapis. Sebanyak 146 unit telah diperiksa kelayakannya secara langsung dan seluruhnya dinyatakan lolos pada tahap penting tersebut.
Tidak berhenti pada inspeksi fisik, pembuktian kelayakan dilanjutkan ke meja laboratorium. Dari 139 unit yang telah menjalani uji sampel lab, 131 di antaranya sukses memenuhi syarat ketat yang ditetapkan, sementara belasan lainnya masih menunggu hasil uji keluar.
Edi menyebutkan garansi keamanan menu MBG tidak hanya bergantung pada peralatan dan fasilitas dapur yang mengkilap, melainkan juga dari tingkat higienitas tangan para pembuatnya.
Fakta menariknya, Dinkes kini telah melatih secara khusus sebanyak 4.281 penjamah makanan (food handler) sejumlah SPPG di Kuningan agar memiliki standar sanitasi tingkat tinggi.”Keamanan menu MBG bukan hanya soal infrastruktur dapur, tetapi juga perilaku penjamahnya. Karena itu, peningkatan kapasitas penjamah makanan menjadi perhatian utama kami,” terang Edi.
Melalui percepatan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan seluruh layanan gizi memiliki standar mutu yang baik. Dengan begitu, masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah tidak perlu lagi merasa waswas karena keamanan menu MBG yang disajikan kelak telah teruji dan terjamin standar kesehatannya. (Nars)
