KUNINGAN — Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Dapil Jawa Barat X, Ir. H. Herry Dermawan, menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh penyaluran bantuan program aspirasi di Kabupaten Kuningan tanpa pungutan biaya sepeser pun. Garansi tersebut disampaikan Herry saat membuka agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus Pengukuhan Pengurus DPC PAN se-Kabupaten Kuningan di Kuningan, Sabtu (1/8/2026).
Di hadapan ratusan pengurus DPC dan relawan, Herry meminta para kader untuk bersiap menjemput berbagai program kerakyatan dari pusat, khususnya yang berada di lingkup Komisi IV DPR RI seperti pertanian, peternakan, perikanan, hingga kehutanan.
“Program bantuan ini sangat banyak, tapi tidak bisa dibagikan seperti daging kurban. Ada syarat administrasinya, yaitu penerima harus berbentuk kelompok resmi yang terdaftar di sistem pemerintah seperti Simluhtan atau e-Kusuka,” ujar Herry Dermawan.
Untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat dapat terserap optimal di daerah, Herry menantang setiap Pengurus Cabang (DPC) PAN di Kabupaten Kuningan untuk memfasilitasi pembentukan atau pembinaan minimal tiga kelompok masyarakat atau kelompok tani di wilayahnya masing-masing.
“Saya tantang tiap DPC minimal punya tiga kelompok yang terdaftar. Hubungi PPL (Penyuluh Lapangan) setempat untuk prosesnya. Jangan sampai saat nama-nama program bantuan turun di bulan September-Oktober nanti, kita di daerah belum siap kelompoknya,” tegas legislator PAN dari Dapil Jabar X (Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran) tersebut.
Dalam kesempatan itu, Herry mengapresiasi ketiadaan pungutan liar dalam penyaluran puluhan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta program irigasi yang telah direalisasikan di Kabupaten Kuningan sebelumnya, seperti bantuan traktor, pompa air, irigasi tersier, hingga bantuan benih ikan.
Guna menjaga integritas dan martabat partai di mata masyarakat, Herry mengimbau seluruh kelompok penerima maupun kader untuk berani melaporkan jika ada oknum yang mencoba memotong atau meminta imbalan uang atas bantuan aspirasi yang diturunkannya.
“Semua program bantuan dari pusat lewat saya tidak dipungut biaya. Kalau ada oknum yang meminta uang atas nama saya atau Ketua DPD, foto orangnya! Kalau dipaksa, kasih uangnya lalu foto. Uang Anda akan saya ganti 10 kali lipat, dan orang itu yang akan kita jadikan tersangka,” pungkas Herry disambut tepuk tangan para peserta Rakerda.
Melalui konsolidasi dan optimalisasi program jaring pengaman ekonomi masyarakat ini, PAN Kabupaten Kuningan optimistis mampu mengembalikan kejayaan partai dan meningkatkan kepercayaan publik menjelang agenda-agenda politik mendatang. (Nars)