KUNINGAN – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan yang digelar pada Selasa (8/9/2026) diwarnai suasana kekecewaan. Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, meluapkan kemarahannya setelah mendapati mayoritas Kepala Dinas (Kadis) dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mangkir dari undangan rapat.
Agenda persidangan di Gedung DPRD Kuningan hari itu sejatinya sangat krusial, yakni Penyampaian Secara Resmi Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
- Pelajar SMPN 2 Kuningan Dibekali Literasi Digital Lewat Program JURAGAN PWI Kuningan
- Siap-siap Tilang! Operasi Patuh Lodaya 2026 di Kuningan Incar Pemotor Knalpot Brong hingga Pengendara Lawan Arus
- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar Temui Massa Pro-Kontra MBG, Ini yang Disampaikan
- Massa Penolak MBG di Kuningan Bubar, Massa Tandingan Merangsek ke Depan Pendopo
- Waduh! Ada Dua Aksi Massa Berlawanan di Depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Ini Situasinya
Namun, deretan kursi yang khusus disediakan untuk para pejabat teras Pemerintah Kabupaten Kuningan tersebut justru terpantau kosong melompong.
Sesaat setelah membuka rapat, pria yang akrab disapa Zul ini langsung menyoroti ketidakhadiran para pembantu bupati tersebut. Berdasarkan pantauannya, para pimpinan SKPD diduga kuat absen karena lebih memilih mendampingi kegiatan “Bupati Saba Lembur” yang digelar di salah satu desa.
“Saya lihat banyak kepala dinas yang tidak hadir karena lebih mementingkan agenda Bupati Saba Lembur. Tolong kepada bagian sekretariat dewan, nanti dicatat siapa saja Kadis yang tidak hadir hari ini,” tegas Zul dengan nada tinggi dari meja pimpinan sidang.
Zul tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia melontarkan sindiran tajam dan menilai para pejabat yang mangkir telah menganggap remeh forum paripurna dewan. Padahal, pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 merupakan instrumen vital yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat Kuningan.
“Mereka diundang ke sini untuk membicarakan kepentingan rakyat banyak, tetapi memilih tidak hadir. Berarti mereka tidak menghormati rapat ini dan lebih mementingkan menghadiri agenda seremonial Bupati,” sindir Zul.
Pemandangan kursi kosong di area jajaran eksekutif ini memicu preseden buruk terkait sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kuningan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak eksekutif terkait teguran keras yang dilontarkan oleh Ketua DPRD tersebut. (Nars)
