KUNINGAN — Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPD) DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027. Fraksi gabungan ini menyoroti ketimpangan struktur belanja daerah yang dinilai lebih dominan membiayai operasional birokrasi dibandingkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PPP-Demokrat, Reni Parlina, menegaskan bahwa pembahasan APBD bukan sekadar rutinitas penyusunan angka-angka administrasi dokumen keuangan, melainkan pertanggungjawaban atas amanah dan hak-hak rakyat.
- Kritik Keras RAPBD 2027, Golkar Kuningan Soroti Belanja Pegawai Tembus Rp 1,3 Triliun, Anggaran Damkar Miris Hanya Rp 39 Juta
- Kritisi RAPBD 2027, Fraksi PKS: Jangan Jadikan Orang Sakit “Sapi Perah” PAD, Pangkas Anggaran Birokrasi!
- Fraksi PPP-Demokrat: Belanja Modal Cuma 4,4 Persen di RAPBD 2027, Rakyat Jangan Cuma Jadi Penonton
- Anggaran untuk Rakyat Merosot, PKB Kuningan Beri ‘Warning’ Keras Soal Ketimpangan Layanan Kesehatan di RAPBD 2027
- Diklaim Selesai 100 Persen, Proyek Penataan Tugu Bola Dunia Kuningan Diprotes Warga, Atang Cium Aroma Korupsi
“APBD adalah amanah. Di dalamnya terdapat uang rakyat, hak rakyat, dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah digunakan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat. Jangan sampai APBD habis untuk membiayai aktivitas pemerintahan, sementara masyarakat hanya menjadi penonton pembangunan,” tegas Reni saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (1/10/2026).
Reni memaparkan, dalam RAPBD 2027, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2,685 triliun. Namun, alokasi Belanja Pegawai menyedot anggaran fantastis mencapai Rp 1,301 triliun atau hampir separuh dari total belanja daerah. Adapun Belanja Operasi secara keseluruhan mencapai Rp 2,102 triliun, serta Belanja Barang dan Jasa dipatok Rp 759,45 miliar.
Sebaliknya, alokasi Belanja Modal yang berdampak langsung pada fasilitas publik hanya dianggarkan sebesar Rp 118,64 miliar atau sekitar 4,4 persen dari total belanja daerah.
“Di tengah kebutuhan vital masyarakat seperti perbaikan jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur ekonomi, porsi belanja modal yang hanya 4,4 persen ini sangat ironis. Rakyat tidak membutuhkan banyak proyek kecil yang secara administratif selesai tetapi tidak membawa perubahan. Rakyat membutuhkan masalah nyata yang benar-benar terselesaikan,” kritik Reni.
Selain struktur belanja, Fraksi PPP-Demokrat turut memberikan peringatan mengenai kemandirian fiskal daerah. Dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,678 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 459,87 miliar.
Artinya, sekitar 81 persen pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat (Rp 2,169 triliun).Menanggapi target retribusi daerah yang dipatok Rp 197,53 miliar, pihaknya meminta Pemkab Kuningan bersikap transparan dan tidak mengambil jalan pintas dengan membebankan pungutan kepada masyarakat.
“Jangan sampai target PAD mudah dicapai hanya dengan membebankan pungutan kepada masyarakat, sementara potensi ekonomi daerah belum digarap optimal. Pemerintah harus berani membangun PAD dari pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar penarikan pungutan,” lanjutnya.
Fraksi PPP-Demokrat juga memberikan perhatian khusus pada rencana alokasi Belanja Hibah tahun 2027 sebesar Rp 25 miliar. Reni mengingatkan pengalaman pada APBD Perubahan 2026, di mana belanja hibah melonjak signifikan saat anggaran kebutuhan dasar masyarakat justru mengalami pemangkasan.
Sementara untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 16 miliar, fraksi menyambut baik sebagai bentuk antisipasi bencana, namun menuntut pengawasan ketat agar transparan dan tepat sasaran.
Menutup pemandangannya, Fraksi PPP-Demokrat mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak boleh diukur dari seberapa tinggi persentase serapan anggarannya semata.
“Ukuran keberhasilan APBD yang sebenarnya adalah: Apakah pengangguran berkurang? Apakah kemiskinan menurun? Apakah ekonomi masyarakat tumbuh? Apakah pelayanan publik membaik? Dan apakah rakyat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah?” ujar Reni.
“APBD bukan milik pemerintah, melainkan amanah rakyat. Dan amanah tidak cukup sekadar dibelanjakan, tetapi harus menghasilkan kemaslahatan nyata bagi seluruh warga Kabupaten Kuningan,” imbuhnya. (NARS)
