Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPD) DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026 resmi mengalami pergeseran signifikan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, APBD Perubahan 2026 Kabupaten Kuningan disahkan. Alokasi anggaran difokuskan pada kesehatan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi.
PAD dan retribusi anjlok, Fraksi PKB DPRD Kuningan soroti kenaikan janggal anggaran belanja hibah hingga miliaran rupiah pada RAPBD Perubahan 2026.
Fraksi Golkar DPRD Kuningan soroti Perubahan APBD 2026. Belanja pegawai dinilai melanggar batas UU 30% hingga target retribusi RSUD yang justru anjlok.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar membeberkan rancangan APBD 2027 yang akan difokuskan pada ketahanan pangan, infrastruktur, dan green tourism di kawasan lereng Gunung Ciremai
