KUNINGAN – Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menegaskan bahwa empat pimpinan DPRD Kuningan tidak akan menerima mobil dinas baru pada tahun anggaran 2025. Keputusan ini sejalan dengan komitmen kepala daerah terpilih, yakni Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, yang juga menolak fasilitas kendaraan dinas baru.
“Pimpinan DPRD Kuningan juga sama, kami tidak akan menerima mobil dinas baru. Clear ya, untuk anggaran tahun 2025,” ujar Nuzul, Rabu (12/2/2025).
- Bahas RAPBD 2027, Fraksi Amanat Restorasi Dorong Roadmap Fiskal dan Transparansi Berbasis Dashboard
- Proyek Tugu Bola Dunia Kuningan Tuntas, PUTR Sebut Pembangunan Patung Kuda Tunggu APBD Perubahan
- Kritisi RAPBD 2027, Fraksi PDIP Minta Pemkab Kuningan Prioritaskan Alam dan Budaya Miyuni Alam
- Gerindra Kuningan Soroti Defisit Infrastruktur Pertanian, Tuntut Keadilan APBD 2027
- Kritik Keras RAPBD 2027, Golkar Kuningan Soroti Belanja Pegawai Tembus Rp 1,3 Triliun, Anggaran Damkar Miris Hanya Rp 39 Juta
Ia menjelaskan, keputusan ini diambil sebagai bentuk efisiensi dan penghematan anggaran daerah. Menurutnya, kendaraan operasional yang sudah ada, baik kendaraan pribadi maupun mobil dinas lama, masih dapat digunakan secara layak.
Selain itu, Nuzul juga mengungkapkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Ia menyebut angka gagal bayar yang menjadi beban pada 2025 mencapai sekitar Rp 96 miliar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jumlah tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Memang tahun ini masih ada angka gagal bayar, tetapi sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, defisit anggaran Pemkab Kuningan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 miliar.
Dengan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas, Nuzul menegaskan bahwa kebijakan efisiensi, termasuk menolak mobil dinas baru, menjadi langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas anggaran daerah. (Nars)
