KUNINGAN – Polemik terkait ketimpangan perputaran ekonomi di kawasan Objek Daya Tarik Wisata Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, perlahan mulai menemui jalan keluar.
Sembilan kepala desa dari wilayah penyangga akhirnya duduk bersama dengan Direktur Utama PT Jaswita Jabar dalam sebuah audiensi yang turut disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, pada Kamis (19/2/2026).
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Pertemuan penting ini menjadi ruang untuk mengupas tuntas tuntutan pemerataan pengelolaan wisata, yang selama ini dinilai warga hanya menguntungkan satu desa. Audiensi tersebut juga bertujuan merumuskan skema kerja sama baru yang lebih adil dan sesuai dengan regulasi pemerintah.
Dalam forum tersebut, para kepala desa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan menjabarkan kontribusi desa mereka. Kepala Desa Paninggaran secara khusus mengingatkan kembali identitas dari destinasi tersebut.
“Dari dulu nama kawasan ini adalah wisata Waduk Darma, bukan kawasan wisata Jagara. Dalam arti, kawasan ini mencakup sejumlah desa penyangga, bukan hanya satu desa saja. Tapi kenapa Jaswita hanya mengakomodir Desa Jagara saja?” tegas Kepala Desa Paninggaran, H Nasihin, di hadapan manajemen Jaswita.
Menyambung hal tersebut, Kepala Desa Darma, Yadi Juharyadi, menjabarkan bahwa delapan desa lainnya juga telah berbuat banyak untuk menjaga Waduk Darma, seperti mencegah masuknya sampah dan membersihkan eceng gondok.
“Intinya, bagaimana desa penyangga ini bisa ikut merasakan dampak ekonomi dari keberadaan kawasan wisata Waduk Darma. Jika eksistensi Waduk Darma ini ingin terus bagus, maka kuncinya perhatikan masyarakat di desa penyangga,” sambung Kades Sakerta Timur, Cucu Sudrajat.
Atas dasar itu, Kepala Desa Sakerta Timur memberikan pesan khusus kepada pihak-pihak yang sudah lebih dulu mengelola wahana. “Meski telah berjuang dari nol, jangan hanya ingin bersinar sendirian, tapi harus mengajak juga desa-desa lain untuk berkembang dan bisa ikut mengelola unit-unit di kawasan wisata,” ucapnya.
Sorotan tajam juga datang dari Kepala Desa Cikupa, Meli Pemilia, yang mempertanyakan transparansi dana tanggung jawab sosial perusahaan tahun lalu. Ia menyinggung adanya ironi di mana Pemerintah Daerah Kuningan sudah menikmati kontribusi pajak wisata, sementara desa-desa penyangga masih harus gigit jari.
“Dua tahun lalu ini sempat dibahas di Pemda Kuningan hingga dicapai kesepakatan Perbup. Bahkan Pemda Kuningan pun telah menerima kontribusi pajak. Lah, yang berjuang dari awal ini sejumlah desa penyangga kok belum dapat. Kalaupun ke depan ada usulan dari BUMDes kami, jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” keluh Kades Meli.
