KUNINGAN – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sedianya akan melibatkan warga dari 8 desa penyangga di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, urung terjadi.
Pada Rabu (18/2/2026), hanya warga Desa Cikupa, Kecamatan Darma, yang terlihat memadati lokasi wisata untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pihak pengelola, PT Jaswita Jabar.
- Soal Polemik Sanksi RS Permata, Frontal Desak Inspektorat Turun Tangan
- DPRD Kuningan Desak Pemkab Relokasi Warga Desa Randusari Terdampak Operasional Waduk Kuningan
- Identitas Terungkap Lewat KTP, Keluarga Korban Penemuan Kerangka di Kuningan Tolak Otopsi
- Komitmen Bantu Rakyat, DPD PAN Kuningan Luncurkan Empat Program Terobosan
- Geger! Warga Temukan Kerangka Manusia di Sukamukti Kuningan, Ada KTP Diduga Warga Sidamulya
Sebelumnya, santer beredar kabar bahwa aksi ini akan diikuti oleh aliansi masyarakat dari 8 desa di sekitar waduk yang merasa dirugikan oleh kebijakan pengelola. Namun, hingga massa aksi berkumpul, tujuh desa lainnya tidak menampakkan batang hidungnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, batalnya keikutsertaan tujuh desa lainnya disinyalir terjadi setelah pihak manajemen PT Jaswita Jabar melayangkan surat undangan resmi secara mendadak.
Surat tersebut berisi ajakan audiensi untuk membahas polemik pengelolaan Waduk Darma yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis (19/2/2026) besok.
Langkah persuasif pengelola ini tampaknya berhasil meredam gejolak di tujuh desa tersebut, namun tidak bagi Desa Cikupa. Kepala Desa Cikupa, Meli Pemilia, memilih tetap turun ke jalan memimpin warganya demi membuktikan komitmen perjuangannya.
“Saya buktikan ke masyarakat saya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun yang lain tidak bisa ikut hadir di sini memperjuangkan haknya, itu hak mereka. Tapi kami punya komitmen untuk memperjuangkan hak warga kami,” tegas Meli dalam orasinya, menyindir ketidakhadiran desa lain.
Bahkan, Meli menyebutkan bahwa pihaknya merasa telah dikhianati oleh sejumlah desa penyangga yang tidak hadir pada aksi hari ini.
Meski berjuang tinggal sendirian, suara Meli tak kalah lantang. Ia menuntut keadilan proporsional bagi desanya yang wilayahnya terendam genangan waduk seluas 425 hektare. Ia membandingkan perlakuan yang diterima desanya dengan Desa Jagara yang dinilai lebih diuntungkan.
“Saya tidak menuntut harus sama dengan Jagara. Tapi bukan berarti hanya di-ke-Jagara-in semua. Beri kami ruang! Keadilan yang proporsional yang saya inginkan,” serunya.
Tuntutan konkret yang dibawa meliputi pelibatan BUMDes, penyediaan lapak usaha bagi warga lokal saat hari libur, serta realisasi CSR untuk anak yatim dan fakir miskin di Cikupa.
Menanggapi aksi tunggal Desa Cikupa ini, Manajer Unit Waduk Darma PT Jaswita, Fivih Handayani yang menemui massa aksi memastikan bahwa aspirasi tersebut telah ditampung. Ia juga mengonfirmasi adanya agenda pertemuan besar besok antara PT Jaswita bersama 9 desa penyangga.
“Aspirasinya kami terima. Besok, Bapak Direktur Utama (Dirut) juga akan hadir ke sini untuk memfasilitasi audiensi atau ruang publik bagi seluruh 9 desa penyangga,” ujar Fivih menenangkan massa.
Massa Desa Cikupa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan kembali menagih realisasi pada pertemuan puncak bersama Dirut Jaswita dan perwakilan 9 desa penyangga esok hari. Aksi tersebut mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI, serta satpol PP setempat hingga massa membubarkan diri. (Nars)
