Akibat Data Tak Akurat, Penyaluran Bansos di Kuningan Dinilai Bermasalah

KUNINGAN – Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih belum tepat sasaran. Hal ini ditemukan saat kunjungan kerja anggota Komisi 4 di Kecamatan Darma beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 mengumpulkan masukan dari operator penyaluran bansos dan masyarakat, yang menyoroti persoalan simpang siurnya data penerima bantuan.

• DPRD Kuningan Sepakati Tuntutan Unjuk Rasa Ribuan Honorer Hari Ini
• Ribuan Honorer di Kuningan Akan Gelar Aksi Damai Siang Ini, Apa Tuntutan Mereka?
• BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem di Kuningan, Genangan Air dan Longsor Melanda Sejumlah Titik
• Longsor Tutup Akses Jalan Nasional Majalengka-Kuningan Kembali Rabu (15/1) Malam
• Anak Buah Prabowo di Kuningan Minta Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk Petani Tidak Dipersulit

Anggota Komisi 4 DPRD Kuningan, Satria Rizki Utama, mengungkapkan bahwa permasalahan bansos di lapangan masih cukup kompleks dan perlu solusi konkret, khususnya dalam hal pendataan calon penerima bantuan.

“Penyaluran bantuan sosial masih banyak persoalan, terutama terkait akurasi data penerima. Ini menjadi perhatian khusus kami setelah melihat hasil kunjungan, rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial, dan pembahasan internal komisi,” ujar Satria, Selasa (17/12/2024).

Banyak Bangunan Sekolah Tak Layak, Komisi IV DPRD Kuningan Ungkap Begini

Menurutnya, simpang siur data menyebabkan banyak keluarga mampu yang justru menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan haknya.

Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi data yang komprehensif di semua jenjang agar masalah ini tidak berlarut-larut. “Data penerima bantuan sosial ini harus benar-benar akurat dan jelas. Jangan sampai lagi keluarga mampu menerima bansos, sementara warga miskin yang sangat membutuhkan malah terabaikan,” tegas Satria.

Komisi 4 DPRD Kuningan Soroti Rendahnya Aktivasi BPJS Kesehatan

Satria menambahkan, masalah ini semakin diperparah dengan kebingungan operator data di tingkat desa. “Operator di desa sering kali sudah mengajukan data yang dianggap valid dari bawah, tapi saat sampai ke tingkat atas malah yang di-ACC adalah data yang berbeda,” ujarnya.

Terkait langkah perbaikan, Satria menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Bupati Kuningan terpilih, Dian Rachmat Yanuar.

Ia menyebutkan adanya upaya serius dari Bupati terpilih untuk menyelesaikan persoalan bansos, salah satunya dengan menjalin komunikasi langsung dengan Menteri Sosial.

“Beberapa waktu lalu, Bupati Kuningan terpilih sudah sowan ke Menteri Sosial untuk menertibkan data penerima bansos dan menyusun langkah konkret pengentasan kemiskinan. Kami optimis langkah ini akan berdampak positif ke depan,” jelasnya.

Satria juga menyoroti contoh positif dari Desa Jagara, Kecamatan Darma, di mana sejumlah masyarakat secara mandiri melepaskan diri dari status penerima bantuan sosial.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif warga Desa Jagara yang telah mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.

Lebih lanjut, Satria berharap adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam proses pendataan dan penyaluran bansos agar benar-benar tepat sasaran.

“Sinkronisasi data harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh di tiap jenjang, mulai dari desa hingga pusat. Dengan data yang valid, penyaluran bansos bisa lebih transparan dan tepat sasaran,” pungkasnya. (NARS)