CIGUGUR – Kritik keras dilontarkan terhadap Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) terkait tata kelola sumber daya air di kawasan gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut.
Pengurus Perkumpulan Silalatu, Atif Natadisastra, menilai telah terjadi pergeseran paradigma yang berbahaya di tubuh BTNGC: dari institusi yang sejatinya menjadi garda terdepan konservasi, kini berubah wujud seolah menjadi ‘sapi perah’ untuk mendulang pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
- Dramatis! Menang Adu Penalti Atas Sindangagung, Garawangi Segel Tiket 8 Besar Bupati Cup 2026
- Geliat Ekonomi Kreatif di Pesona Sunset Sore Taman Desa Jagara Kuningan
- Sensasi Kopi Embun Senja Berwarna Merah Putih Ramaikan Perayaan Kemerdekaan di Glamping Embun Sangga Langit Kuningan
- Sawah Lope Kuningan Manjakan Wisatawan dengan Waterboom Mini, Main Air Sepuasnya Cuma Rp 5 Ribu
- Akhir Pekan Healing ke Mana? Ini Rekomendasi 8 Wisata Curug yang Eksotis di Kuningan Jawa Barat
Atif, yang merupakan warga Dusun Malaraman, Desa Cisantana, menyoroti fenomena masifnya komersialisasi air yang dinilainya mengeksploitasi “Ibu Ciremai” secara berlebihan demi keuntungan materi semata.
“Apa memang TNGC ini ada untuk diperah airnya? Selalu ada hitungan ‘cuan’ untuk setiap tetes air yang diambil. Dalam paradigma kebijakan saat ini, TNGC bukan lagi soal konservasi, tetapi soal apa yang bisa dikompensasikan menjadi pendapatan,” tegas Atif, Sabtu (3/1/2025).
Kekhawatiran Atif bukan tanpa dasar. Ia memaparkan data tren izin pemanfaatan air yang terus meningkat. Jika pada 2016 tercatat ada 6 pertimbangan teknis pemanfaatan air, pada tahun 2025 ini tersiar kabar jumlahnya melonjak drastis menjadi 40 titik pemanfaatan. Padahal, potensi mata air yang ada tercatat sebanyak 109 titik.
”Dulu di tahun 2016 saja, kompensasi pemanfaatan air TNGC tercatat mencapai Rp 4,6 Miliar. Angka ini berpotensi terus bertambah seiring bertambahnya titik eksploitasi. Ini baru bicara air, belum wisata alam dan zona khusus lainnya. Regulasi yang seharusnya melindungi, kini berkembang menjadi keran cuan,” cetusnya.
Dampak dari paradigma “sapi perah” ini, menurut Atif, mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat di lingkar Ciremai. Ia mencontohkan kondisi di Cisantana, Kecamatan Cigugur, di mana warga mulai kesulitan air dan intensitas panen menurun karena debit air yang menyusut.
“Masyarakat Cisantana sudah mulai merana kurang air gegara Ibunda Ciremai tak sanggup lagi disedot di sana-sini. Rimbunnya pepohonan di atas tak lagi menjamin ketersediaan air di bawah jika eksploitasinya ugal-ugalan,” ujar Atif.
Atif juga mengkritik sentralisasi kebijakan yang membuat warga daerah tidak berdaya. Menurutnya, kehadiran TNGC dengan segala aturannya seolah “jatuh dari langit Jakarta”. Masyarakat Kuningan, Majalengka, dan Cirebon tidak memiliki kuasa untuk mengintip atau mencegah surat-surat perizinan yang berkelebat dari meja administrator ke kementerian.
“Di celah hukum inilah praktik pemburu rente (rent seeker) mudah beroperasi. Tahu-tahu izin keluar, sementara rakyat di daerah hanya menerima dampaknya,” tambahnya.
Atif mendesak agar eksploitasi air dihentikan dan fungsi TNGC dikembalikan ke khittahnya sebagai penjaga kelestarian alam, bukan mesin pencetak uang. “Jangan perah Ibu Ciremai demi fulus. Kita butuh air untuk hidup, bukan untuk dikapitalisasi oleh segelintir pemilik modal,” tandasnya. (Nars)
