KUNINGAN, – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kuningan melayangkan kritik tajam terhadap minimnya alokasi anggaran untuk urusan vital pencegahan dan penanganan kebakaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan beban dan risiko kerja petugas di lapangan tersebut menjadi salah satu sorotan utama Fraksi Golkar.
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Pandangan kritis tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar, Didit Pamungkas dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Selasa, 7 Oktober 2025.
Fraksi Golkar menyoroti bahwa anggaran untuk pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran hanya dialokasikan sebesar Rp 105 juta.
Menurut Didit, jumlah tersebut sangat minim dan tidak realistis jika merujuk pada intensitas kejadian kebakaran di tahun-tahun sebelumnya.
”Anggaran tersebut dibagi untuk tiga kegiatan, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Fraksi Partai Golkar memandang jika merujuk pada kejadian yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, anggaran tersebut sangat minim,” tegas Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.
Selain anggaran operasional yang minim, Golkar juga menuntut perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Menurut Didit beban kerja anggota Satpol PP dan Damkar begitu berat dan mengandung risiko tinggi.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kuningan juga melontarkan kritik tajam terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama tertuju pada ketimpangan alokasi anggaran, di mana belanja pegawai melonjak drastis sementara belanja modal untuk publik justru tergerus, serta menurunnya target di sejumlah pos pendapatan strategis.
Fraksi Golkar menilai, dengan struktur anggaran yang diajukan, cita-cita untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat menjadi tidak optimal.
Fraksi Golkar menyoroti alokasi Belanja Pegawai yang dinilai sangat mendominasi dan mencolok, yaitu mencapai Rp 1,351 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan alokasi Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yang hanya dianggarkan sebesar Rp 146,05 miliar.
“Dengan kondisi tersebut, cita-cita untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat menjadi tidak optimal,” tegas Didit dalam pandangan umumnya. Pihaknya pun menuntut adanya efisiensi pada belanja pegawai tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Meskipun Pemkab Kuningan didorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar justru menemukan adanya penurunan target di beberapa pos pendapatan penting dibandingkan tahun sebelumnya.
Mereka meminta penjelasan rinci atas penurunan target pada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang turun menjadi Rp 57,96 miliar dari sebelumnya Rp 72 miliar, dividen Bank Kuningan yang turun menjadi Rp 1,587 miliar dari Rp 1,815 miliar, dan dividen PERUMDA Tirta Kamuning yang turun menjadi Rp 2,343 miliar dari Rp 2,592 miliar. (Nars)
