KUNINGAN, – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kuningan menyampaikan serangkaian kritik tajam yang dinilai sebagai “pekerjaan rumah besar” yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan.
Sorotan utama mencakup masalah tata kelola pemerintahan yang dianggap lamban, lemahnya manajemen keuangan, hingga buruknya kualitas pelayanan publik di sektor-sektor vital.
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Daftar “PR” tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Yaya, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2026, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurut Yaya, salah satu pekerjaan rumah terbesar Pemkab adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dinilai berjalan sangat lamban dan tidak menunjukkan keseriusan. “Keterlambatan ini berdampak langsung terhadap kepastian hukum, arah pembangunan, serta minat para investor,” tegas Yaya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk memberantas praktik “mafia perizinan” demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan transparan.
Di sektor pelayanan publik, Yaya menyebut kondisi dunia pendidikan sangat memprihatinkan. Ia merinci sejumlah masalah seperti lebih dari 70% fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat, banyaknya sekolah tanpa kepala sekolah definitif, serta masih maraknya praktik pungutan liar.
Di bidang kesehatan, pemerintah diminta serius menangani lebih dari 6.000 kasus stunting dan menyederhanakan birokrasi layanan bagi warga miskin di rumah sakit daerah agar tidak ada lagi asumsi “Orang Miskin Dilarang Sakit”.
Pekerjaan rumah lainnya yang tak kalah penting adalah di bidang tata kelola keuangan. Fraksi PKS meminta komitmen tegas dan tertulis dari Pemkab agar tragedi gagal bayar tidak terulang kembali. “Gagal bayar bukan semata persoalan teknis keuangan, tetapi merupakan indikator lemahnya perencanaan, pengawasan, dan disiplin fiskal,” ujar Yaya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti berbagai masalah lain, seperti tata kelola pariwisata di wilayah Palutungan yang dinilai merusak lingkungan, nasib petani yang sulit sejahtera akibat tata niaga yang tidak adil, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang masih diwarnai berbagai keluhan. (Nars)
