Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan memberikan catatan kritis mendalam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PKS DPRD Kuningan: Pemerintah harus berhemat pada dirinya sendiri, tetapi tidak boleh pelit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Soroti lonjakan belanja birokrasi dan kesehatan fiskal, Fraksi Amanat Restorasi sampaikan 7 penegasan dalam Paripurna Perubahan APBD Kuningan 2026.
PAD dan retribusi anjlok, Fraksi PKB DPRD Kuningan soroti kenaikan janggal anggaran belanja hibah hingga miliaran rupiah pada RAPBD Perubahan 2026.
Fraksi Golkar DPRD Kuningan soroti Perubahan APBD 2026. Belanja pegawai dinilai melanggar batas UU 30% hingga target retribusi RSUD yang justru anjlok.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan pada Jum’at (11/9/2026) siang diwarnai perdebatan alot mengenai aturan dan definisi kehadiran peserta sidang. Meski sempat dihujani interupsi dan penundaan…
