KHAZANAH – Nilai integritas dan hidup bersahaja dari dua tokoh bangsa yakni Menteri Pekerjaan Umum era Presiden Soeharto Ir Sutami serta pejuang kemerdekaan Haji Agus Salim dinilai makin relevan menjadi refleksi moral masyarakat saat ini.
Kedua figur teladan tersebut membuktikan bahwa kapasitas intelektual, kedudukan publik, dan kewenangan besar semestinya diposisikan sebagai amanah pengabdian sosial, bukan sarana memupuk privilese materiil maupun keuntungan pribadi.
- Didesak Mahasiswa soal Tolak Geothermal Ciremai, Sekda Jabar Minta Waktu untuk Cek ke Kementerian ESDM
- Pemkab Kuningan Tegaskan Belum Terima Surat Resmi Lelang Geothermal Gunung Ciremai
- Kericuhan Warnai Aksi Tolak Geothermal, Demonstran Terobos Barikade Pendopo Bupati Kuningan
- Bahas RAPBD 2027, Fraksi Amanat Restorasi Dorong Roadmap Fiskal dan Transparansi Berbasis Dashboard
- Proyek Tugu Bola Dunia Kuningan Tuntas, PUTR Sebut Pembangunan Patung Kuda Tunggu APBD Perubahan
Rekam jejak Sutami selama memimpin pembangunan berbagai proyek infrastruktur vital di tanah air memperlihatkan komitmen kuat seorang pejabat yang memisahkan urusan dinas dari kepentingan diri.
Kendati mengelola anggaran jumbo dan memegang posisi strategis selama bertahun-tahun, ia tetap memilih tinggal di hunian sederhana serta menolak memanfaatkan fasilitas kedinasan untuk memperkaya keluarganya.
Sikap tidak larut dalam gemerlap kekuasaan juga tampak pada perjalanan hidup Agus Salim sebagai diplomat ulung yang disegani di panggung internasional. Penguasaan bahasa asing dan kecerdasan bernegaranya diabdikan penuh demi tegaknya kedaulatan bangsa, tanpa sekalipun menuntut gaya hidup mewah yang berjarak dari realitas rakyat kebanyakan.
Refleksi atas keteladanan dua tokoh ini menegaskan bahwa ajaran moral dan etika publik sama sekali tidak anti terhadap kesejahteraan, melainkan menentang sikap mental rakus yang meletakkan materi di atas kejujuran.
Kekayaan materi maupun pengaruh sosial tidak boleh sampai mengendalikan hati nurani seseorang hingga melahirkan arogansi kekuasaan.Nilai amanah pada hakikatnya tidak hanya dibebankan kepada para pemegang kebijakan di tingkat pusat, melainkan mengikat seluruh profesi dan lapisan warga dalam aktivitas sehari-hari.
Mulai dari lingkungan pengasuhan keluarga, pendidik di ruang kelas, pedagang di pasar, hingga aparatur sipil dan karyawan yang bertanggung jawab atas jam kerjanya.
Penerapan etika kejujuran praktis juga dapat dimulai dari kebiasaan kecil seperti menepati janji, transparan dalam mengelola keuangan bersama, menolak manipulasi laporan, hingga menyaring informasi agar tidak menyebarkan kabar bohong.
Tindakan konkret tersebut menjadi fondasi utama dalam mencegah kerusakan moral di ruang publik.
Pada akhirnya, martabat seorang individu di tengah kehidupan berbangsa tidak diukur dari panjangnya deretan gelar, tingginya jabatan, maupun tumpukan harta yang dipamerkan. Kemuliaan sejati justru tercermin dari sejauh mana kehadiran seseorang mampu memberikan manfaat nyata bagi sesama serta menjaga catatan integritasnya hingga akhir hayat. (NARS)
