KUNINGAN – Harapan baru kembali terbuka bagi belasan ribu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan. Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mencabut sanksi pemberhentian sementara terhadap delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dari total enam belas dapur yang sebelumnya sempat dibekukan operasionalnya akibat kendala kelayakan.
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Sekretaris Daerah Kuningan sekaligus eks-officio Ketua Satgas MBG, U Kusmana, menyambut baik keputusan reaktivasi dari pusat tersebut. Ia memaparkan bahwa penutupan satu SPPG saja berdampak pada berhentinya pasokan gizi bagi sekitar dua ribu anak.
“Jika enam belas SPPG ditutup, maka ada lebih dari tiga puluh dua ribu penerima manfaat yang menjadi korban dan kehilangan hak gizi mereka selama masa pembekuan,” terang Uu.
Meski delapan dapur telah diizinkan kembali beroperasi, U Kusmana memberikan peringatan keras terkait kepatuhan administrasi dan standar kelayakan. Pemerintah Daerah bersama Satgas MBG sejatinya telah berulang kali menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh pengelola SPPG untuk menempuh perizinan dasar.
“Perizinan tersebut seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” rincinya.
Fakta di lapangan justru mengungkap data yang cukup memprihatinkan terkait legalitas bangunan dapur tersebut. Berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), dari total 148 SPPG yang beroperasi di Kuningan, baru sekitar 50 persen atau kurang lebih 80 dapur yang sudah mengantongi izin PBG.
Sisanya masih beroperasi tanpa jaminan kelayakan struktur bangunan yang sah secara hukum.
Sekda menyebutkan lagi, rentetan sanksi penutupan sementara kemarin merupakan kewenangan langsung dari Badan Gizi Nasional, bukan dari Pemerintah Kabupaten.
Oleh karena itu, ia mendesak seluruh pengusaha dan pengelola dapur MBG yang masih abai terhadap aturan perizinan dan sanitasi untuk segera berbenah jika tidak ingin usaha mereka kembali dibekukan oleh pemerintah pusat. (Nars)
