KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan mengambil langkah taktis untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui inisiatif Sekretaris Daerah Kuningan, U Kusmana, Kuningan resmi menjadi kabupaten pertama yang melakukan “studi tiru” dan mengadopsi aplikasi pemantauan MBG milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
- Imbas Kebakaran TPSA Kuningan, Pelayanan Sampah Terpaksa Dibatasi, Kadis LH Imbau Begini
- Hari Keempat, Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Belum Padam, Petugas Terkepung Asap Tebal
- PMI Kabupaten Kuningan Kerahkan Bantuan Air Bersih ke Lokasi Kebakaran TPSA Ciniru
- Dapur Umum BPBD di TPSA Ciniru Kuningan Beroperasi Dukung Logistik Ratusan Personel
Gagasan ini bermula dari pertemuan U Kusmana dengan Sekretaris Daerah Sumedang dalam Rapat Koordinasi MBG se-Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh jajaran kementerian. U Kusmana yang duduk bersebelahan dengan Sekda Sumedang merasa tertarik saat melihat kesiapan daerah tersebut yang telah memiliki sistem pengawasan digital terpadu untuk mengawal gizi anak.
Melihat potensi besar dari sistem tersebut, Uu langsung meminta restu kepada Bupati Kuningan untuk mengimplementasikan teknologi serupa. Setelah mendapat lampu hijau, instruksi langsung diturunkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kuningan untuk menjalin kerja sama teknis dengan Pemkab Sumedang.
Proses tersebut disambut tangan terbuka oleh pihak Sumedang dan kini draf perjanjian kerja sama sedang dalam tahap finalisasi. Aplikasi pemantauan ini dirancang sangat komprehensif untuk membedah data di lapangan.
Publik dan pemangku kepentingan dapat memantau langsung aktivitas seratus empat puluh delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Kuningan. Fitur yang disajikan mencakup data rinci penerima manfaat, peta sebaran lokasi dapur, hingga jadwal menu harian dan mingguan yang disajikan kepada para siswa.
Uu menyebutkan adopsi teknologi ini bukan sekadar gaya-gayaan pejabat, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik atas program pengentasan stunting nasional.
Integrasi data melalui aplikasi ini diyakini akan mendongkrak transparansi penyelenggaraan MBG sekaligus berpotensi meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kuningan sebagai daerah yang informatif. (Nars)
