KUNINGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan masih menunggu surat dinas dari KPU RI terkait Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Kuningan, Asep Budi Hartono, saat memberikan keterangan pada Senin (6/1/2025).
- Antisipasi Karhutla Meluas, Laskar Gerindra Kuningan Terjun Padamkan Api di Lereng Ciremai
- Aksi Cepat Pasca-Kebakaran Cimerak, Bantuan Sembako Disalurkan Aleg Tina Wiryawati kepada Korban
- Cegah Kepunahan Seni Karuhun, GP Ansor Cigandamekar Gelar Festival Genjring Rudat di Momentum HSN 2026
- Geliatkan Sport Tourism, 180 Pelari dari Berbagai Daerah Jajal Keindahan Alam Kuningan di DTBL 3
- Dukung Kegiatan Warga, Legislator Gerindra Jabar Hj. Tina Wiryawati Gencar Salurkan Aspirasi di Kuningan
Menurut Asep, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas persiapan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tim teknis juga sudah melakukan survei lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan acara penetapan.
“Kami sudah siap untuk melaksanakan penetapan. Namun, sesuai aturan, kami masih menunggu BRPK dari Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, KPU RI akan mengeluarkan surat dinas ke KPU Provinsi dan diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota,” ujar Asep.
Informasi awal menyebutkan bahwa KPU RI dijadwalkan menerima BRPK pada 3 Januari 2025. Setelah itu, KPU RI akan mendistribusikan surat dinas terkait kepada seluruh daerah, termasuk Kabupaten Kuningan.
Namun hingga hari ini pihaknya belum menerima surat dinas dari KPU RI ini.
“Kami juga sudah melakukan konsultasi ke KPU Jawa Barat. Mereka menyampaikan hal yang sama, bahwa proses penetapan baru bisa dilakukan setelah BRPK diterbitkan dan disampaikan kepada kami,” jelasnya.
Asep menambahkan, KPU Kuningan berkomitmen menjalankan seluruh tahapan Pilkada sesuai regulasi dan tetap menjaga transparansi serta akuntabilitas.
“Kami harap masyarakat bersabar menunggu proses ini selesai. Penetapan akan segera dilaksanakan setelah seluruh prosedur terpenuhi,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, KPU Kuningan masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPU RI. (Nars)
