KUNINGAN – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan menilai kinerja APBD 2024 telah gagal dalam menjawab persoalan riil masyarakat Kabupaten Kuningan. Hal itu terdengar saat dibacakannya Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kuningan tahun 2024 dalam Sidang Paripurna DPRD Kuningan pada Rabu (25/6/2025).
Ketua DPC PKB Kuningan, Ujang Kosasih, dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Uci Sunarya, menitikberatkan pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dominasi belanja operasional yang boros, hingga temuan penyimpangan dana BLUD RSUD 45 Kuningan senilai Rp3,78 miliar oleh BPK. “APBD harusnya jadi solusi, tapi justru memperlebar ketimpangan,” tegas Ujang.
- Wahana Ajaib Lolos Dramatis ke Final U-18 dan Bidik Tiket Kejuaraan Nasional U-19
- Erupsi Anak Krakatau Meluas, Empat Bandara Ditutup Sementara dan Pesisir Selat Sunda Dipastikan Aman
- Bangkitkan Ekonomi dan Pariwisata Lewat 200 Becak Listrik Karya Anak Bangsa
- Antisipasi Kebakaran dan Pulihkan Ekosistem, Pendakian Gunung Ciremai Ditutup Mulai Besok
- Cipakem Charity Ride 2026 jadi Ajang Patroli Bersama Cegah Karhutla di Kawasan Perhutani
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menilai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ketua DPC PKB Kuningan, Ujang Kosasih, menyatakan bahwa APBD belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam penanganan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.
“APBD seharusnya menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi realisasinya masih jauh dari harapan. Angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi, sementara alokasi belanja modal sangat minim,” ujar Ujang Kosasih dalam Pandangan Umum tersebut.
Fraksi PKB mencatat, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 81,10% dari target Rp 386,37 miliar. Capaian retribusi daerah bahkan lebih memprihatinkan, yakni 63,97%, jauh di bawah target. “Ini menunjukkan lemahnya optimalisasi potensi daerah dan tata kelola keuangan,” tegas Ujang.
Di sisi belanja, porsi belanja operasional masih dominan (72,10%), sementara belanja modal hanya 10,45%. “Ini boros dan tidak berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Masyarakat sulit merasakan dampaknya,” kritik Ujang.
Fraksi PKB juga mempertanyakan temuan BPK-RI terkait penggunaan dana BLUD RSUD 45 Kuningan senilai Rp 3,78 miliar untuk kegiatan tidak relevan. BPK-RI juga menemukan ketidaksesuaian penganggaran transfer pusat dan tunggakan utang Rp 57,55 miliar dari tahun 2018-2023.
“Ini bukti lemahnya perencanaan dan pengawasan. Kami minta penjelasan transparan dari Pemkab,” tandas Ujang.
Fraksi PKB mendorong Pemkab Kuningan untuk melakukan reorientasi kebijakan APBD, dengan fokus pada peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan prioritas pembangunan berbasis kinerja. “APBD harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar dokumen administratif,” pungkas Ujang Kosasih. (Nars)
