KUNINGAN – Kinerja aparat Pemerintah Desa Bandorasawetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, tengah menjadi sorotan warganya. Dalam beberapa hari terakhir, kritik dari kalangan pemuda dan masyarakat bermunculan, menyoroti berbagai problematika mulai dari pengelolaan mata air, isu proyek, hingga dugaan pelanggaran moral yang dilakukan oknum perangkat desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah warga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemerintah desa. Ada juga yang menilai oknum aparat desa yang diduga bekerja untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk masyarakat.
- Hadir di Lapas Kuningan, Anggota DPRD Sri Laelasari Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan
- Ratusan Hektare Kawasan Hutan Dirambah Kebun Kopi Ilegal, Perhutani Kuningan Akui Kesulitan Menindak
- Terima Curhatan Warga, Susanto PKB Janji Kawal Masalah BPJS Mati dan Polemik Data Desil
- Banyak Kadis Mangkir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kuningan Marah: Mereka Abaikan Kepentingan Rakyat
- Berjibaku Delapan Jam, MPA Silihwangi dan Tim Gabungan Jinakkan Karhutla di 3 Blok Lereng Ciremai
Saat ditelusuri informasi tersebut, Ketua Karang Taruna Desa Bandorasawetan, Rina Merliyana, membenarkan adanya sejumlah warga yang memiliki penilaian miring terhadap aparat desa setempat.
Ia menyayangkan situasi yang terjadi di desanya jika terus berlanjut tanpa adanya evaluasi. Saat dikonfirmasi oleh media pada Kamis (6/11/2025), Rina memberikan pandangan terkait kondisi yang sedang hangat diperbincangkan tersebut.
Meskipun enggan mengomentari secara spesifik berbagai isu miring yang beredar, Rina menekankan bahwa kualitas kinerja aparat desa sangat bergantung pada pimpinannya.
”Semua orang punya tahap salah dan jatuhnya. Akan tetapi, kualitas Perangkat Desa dalam bertugas tergantung pimpinannya,” ujar Rina.
Ia juga mengingatkan bahwa sikap kritis masyarakat merupakan cerminan dari apa yang mereka rasakan dari pelayanan aparat. Rina membela hak warga untuk menyampaikan pendapat, selama hal itu konstruktif.
”Sikap masyarakat terhadap Pemerintahan Desa tergantung Aparatnya. Pemerintah Desa bukan milik pribadi atau segelintir orang, bilamana ada masyarakat yang mengemukakan pendapat, tidak ada salahnya kan. Jangan menjastis suatu masalah,” ungkap Rina.
Sebagai pimpinan organisasi kepemudaan di desa, Rina berharap agar Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Bandorasa Wetan dapat kembali fokus pada tugas dan tanggung jawab utama mereka sebagai pelayan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, serta dapat menjadi contoh yang baik bagi pemuda dan warga desa.
”Semoga isu-isu yang beredar tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya,” ujar Rina. (Nars)
