KUNINGAN – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mempertanyakan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Kuningan meroket hingga 10,4 persen pada Triwulan II 2025.
Ia menilai data tersebut janggal dan perlu diklarifikasi karena tidak sejalan dengan kondisi riil sosial ekonomi masyarakat.
- Hadir di Lapas Kuningan, Anggota DPRD Sri Laelasari Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan
- Ratusan Hektare Kawasan Hutan Dirambah Kebun Kopi Ilegal, Perhutani Kuningan Akui Kesulitan Menindak
- Terima Curhatan Warga, Susanto PKB Janji Kawal Masalah BPJS Mati dan Polemik Data Desil
- Banyak Kadis Mangkir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kuningan Marah: Mereka Abaikan Kepentingan Rakyat
- Berjibaku Delapan Jam, MPA Silihwangi dan Tim Gabungan Jinakkan Karhutla di 3 Blok Lereng Ciremai
Nuzul Rachdy secara khusus menyoroti kontradiksi data ini dengan rilis BPS tahun sebelumnya. “Tahun kemarin BPS juga yang mengumumkan Kuningan masuk daerah termiskin. Tiba-tiba setahun kemudian mengumumkan capaian sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik se-Jawa,” ujar Nuzul Rachdy.
Sebagai pimpinan legislatif, Nuzul Rachdy mengaku bersyukur jika data pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu benar adanya. “Sebagai Ketua DPRD, saya bersyukur jika memang data tersebut benar. Namun, saya mempertanyakan akurasi data BPS tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, rilis data yang bombastis ini terkesan dipaksakan dan belum tepat dengan kondisi yang ada. “Betul ini identik dengan tagline ‘Melesat’, tapi jangan dipaksakan,” katanya.
“Kalau kondisi ekonomi memang sudah ada perbaikan signifikan, ya wajar jika ini dipublish. Namun jika baru setahun saja, saya kira belum pas lah,” tambah Nuzul.
Nuzul menegaskan bahwa realitas di lapangan belum mencerminkan data statistik tersebut. Ia menyoroti harga-harga kebutuhan pokok yang faktanya terus mengalami kenaikan. “Di lapangan, harga-harga kebutuhan pokok terus naik. Ini realitas yang harus kita lihat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, harga telur ayam kini stabil di angka Rp30 ribu per kilogram, sementara harga ayam potong hampir menembus Rp50 ribu per kilogram. Menurutnya, angka inflasi yang diklaim rendah tidak sejalan dengan kenyataan daya beli masyarakat di pasar.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengkritisi sumber pertumbuhan ekonomi yang diklaim tinggi. Nuzul menduga angka tersebut tidak disumbang oleh ekonomi rakyat kecil, melainkan oleh sektor investasi besar dan proyek konstruksi.
“Kalau yang tumbuh cuma investasi besar, sementara pedagang kecil dan buruh (kondisinya) begitu-begitu saja, kan tidak bisa disembunyikan,” paparnya.
Nuzul mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak larut dalam euforia statistik. Ia meminta Pemkab fokus pada kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti harga pangan, biaya sekolah, dan ketersediaan lapangan kerja.
“Data BPS ini harus diklarifikasi. Pertumbuhan ekonomi sejati itu bukan di laporan BPS, tapi di senyum rakyat saat belanja di pasar,” tandas Zul, sapaannya, saat dikonfirmasi Senin (3/11/2025). (Nars)
