KUNINGAN – Ketua DPD PKS Kuningan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Dwi Basyuni Natsir, akhirnya angkat bicara terkait isu pengadaan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan. Ia menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan yang mengedepankan efisiensi anggaran dan fokus pada pembangunan prioritas daerah.
Dikonfirmasi kuninganreligi.com Jum’at (11/4/2025) Dwi menyampaikan, pengadaan kendaraan dinas tersebut sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2024 antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan pihak legislatif dalam berbagai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Kalau memang pengadaan mobil dinas itu lebih efisien dibandingkan tunjangan transportasi, tentu kita mendukung. Meskipun saya pribadi belum menghitung sampai ke sana, namun jika hasil rapat TAPD dan legislatif menyimpulkan itu lebih hemat, ya silakan saja,” ujar Dwi kepada wartawan.
- BP Taskin RI Luncurkan Pilot Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan
- Agenda Kepala BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko ke Kabupaten Kuningan, Trigger Turunkan Angka Kemiskinan?
- Wow! Anggaran Pengadaan Layar Interaktif DPRD Kuningan Capai Rp3,2 Miliar, Lebih Besar dari Mobil Dinas
- Diskanak Kuningan Imbau Peternak Waspada, Dugaan Serangan Macan Terhadap Ternak Masih Diselidiki
- Kabar Baik! Wanita Hamil 6 Bulan yang Hilang di Desa Linggajati Ditemukan
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas baru untuk empat unsur pimpinan DPRD Kuningan menuai sorotan. Hal ini dipicu pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, pada Februari lalu yang menegaskan bahwa pihaknya menolak fasilitas kendaraan dinas baru di tahun anggaran 2025.
“Pimpinan DPRD Kuningan juga sama, kami tidak akan menerima mobil dinas baru. Clear ya, untuk anggaran tahun 2025,” ujar Nuzul saat itu.
Namun, informasi terbaru yang diterima menyebutkan bahwa penganggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut tetap berjalan secara diam-diam. Sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa proses pengadaan masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran.
“Faktanya, pengadaan kendaraan tetap masuk dalam agenda anggaran. Tidak ada penolakan secara formal dalam pembahasan terakhir,” kata sumber tersebut.
Adapun spesifikasi kendaraan yang direncanakan untuk unsur pimpinan DPRD terdiri dari satu unit Mitsubishi Pajero Sport untuk Ketua DPRD dan tiga unit Toyota Fortuner untuk masing-masing Wakil Ketua. Total nilai pengadaan kendaraan ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Mobil-mobil tersebut direncanakan untuk menunjang kinerja dan operasional pimpinan legislatif dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.
Isu ini kembali menjadi perhatian publik, terutama di tengah komitmen pemerintah daerah untuk menekan belanja non-prioritas dan fokus pada pelayanan dasar masyarakat. Sejumlah kalangan menilai, sikap inkonsisten antara pernyataan publik dan realisasi kebijakan bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. (Nars)
