KUNINGAN – Pengadaan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Sebelumnya, beredar kabar bahwa kendaraan tersebut sempat ditolak, namun informasi terbaru menyebutkan hal sebaliknya.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pengadaan mobil dinas tersebut tetap berjalan dan kini tengah dalam penganggaran.
- Buka Konferprov PWI Jabar, Wali Kota Bandung Farhan Minta Jurnalis Dekonstruksi Kerja Jurnalistik di Era Digital
- Api Masih Berkobar di TPSA Ciniru Kuningan, Ancaman Overkapasitas 2027 Jadi Sorotan Utama
- Bupati Kuningan Minta Tindak Tegas Pelaku Jika Kebakaran TPSA Ciniru Terbukti Disengaja
- Petugas Berjibaku Padamkan Kebakaran Hebat di TPSA Ciniru Kuningan
- Sah! PWI Pusat Tetapkan Dua Kandidat Bertarung Rebut Kursi Ketua PWI Jabar 2026-2031
Padahal, dalam pernyataan publik sebelumnya, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menegaskan bahwa empat pimpinan DPRD Kuningan tidak akan menerima mobil dinas baru pada tahun anggaran 2025. Keputusan ini sejalan dengan komitmen kepala daerah terpilih, yakni Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, yang juga menolak fasilitas kendaraan dinas baru.
“Pimpinan DPRD Kuningan juga sama, kami tidak akan menerima mobil dinas baru. Clear ya, untuk anggaran tahun 2025,” ujar Nuzul, Rabu (12/2/2025) lalu.
Namun dalam isu terkini, diam-diam penganggaran mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan ini tetap berlanjut.
Mobil dinas tersebut diketahui merupakan kendaraan baru dengan spesifikasi menengah ke atas. Tujuannya untuk menunjang operasional pimpinan legislatif dalam menjalankan tugasnya.
” Kendaraan dinas tersebut terdiri dari satu unit Mitsubishi Pajero Sport terbaru untuk Ketua DPRD, serta tiga unit Toyota Fortuner terbaru untuk masing-masing Wakil Ketua DPRD. Kabarnya, anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut sebesar Rp3 miliar lebih,” sebut keterangan yang diterima kuninganreligi.com, Kamis (10/4/2025) petang.
Ditemui usai Rapim di Lobby Gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE enggan menanggapi hal pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan ini
”Silakan tanyakan ke BPKAD langsung,” ujarnya singkat.
Sementara, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan H A Taufik Rohman juga belum memberikan tanggapan terkait informasi ini hingga Jum’at (11/4) pagi.
Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dinas baru, terlebih jika sebelumnya telah ada pernyataan sikap yang menyatakan penolakan.
”Kalau memang niatnya efisiensi, mestinya konsisten. Jangan buat pernyataan ke publik yang tidak sejalan dengan tindakan,” kritik Ketua F-Tekad, Soejarwo, saat dimintai tanggapannya.
Ia menilai jika memang kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan ini tetap berlanjut dan diterima oleh keempat unsur pimpinan DPRD, maka lembaga legislatif tersebut akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
”Iya, karena jika sekarang menerima mobil dinas, padahal sebelumnya dengan tegas menolak, berarti inkonsisten. Apakah lembaga DPRD ini kebal dari efisiensi anggaran atau bagaimana?,” tukas Mang Ewo, sapaannya. (Nars)
