Pasang Mata dan Telinga, Laporkan Pelanggaran di Masa Tenang Pilkada

Kuningan Pemerintahan Pilkada Kuningan Politik

KUNINGAN – Menghadapi masa tenang menjelang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Kuningan menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan di Terminal Tipe-A Kertawangunan, Ahad (24/11). Apel ini dihadiri Forkopimda, jajaran Bawaslu dan KPU Kuningan, serta sejumlah instansi terkait, dengan fokus memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan jujur, adil, dan profesional.

Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib, menegaskan pentingnya pengawasan ketat selama masa tenang untuk mencegah segala bentuk pelanggaran.

“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, jujur, dan profesional. Tidak boleh ada lagi kegiatan kampanye dalam bentuk apa pun selama masa tenang,” ujar Agus.

Ia juga menginstruksikan agar setiap pelanggaran yang ditemukan segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Jika ada kendala di tingkat bawah, petugas diminta segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten atau pihak terkait lainnya.

Agus menyebutkan, penertiban alat peraga kampanye (APK) telah dimulai sejak pukul 00.00 dini hari dan akan terus dilakukan hingga semua APK bersih dari ruang publik. Ia berharap tim pasangan calon ikut serta dalam penertiban ini secara mandiri.

“Masa tenang ini adalah waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri. Tolak segala bentuk politik uang, iming-iming, atau kampanye terselubung. Masa kampanye sudah selesai,” tambahnya.

Di tempat sama, Ketua Bawaslu Kuningan, Firman, juga mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga integritas Pilkada. “Jika masyarakat melihat, menemukan, atau mengetahui adanya kecurangan atau pelanggaran, laporkan segera kepada pengawas Pilkada terdekat. Kami siap menindaklanjuti laporan tersebut,” tegas Firman.

Firman mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang bersih dan demokratis. Ia juga meminta masyarakat saling mengingatkan untuk menjaga persatuan dan menolak segala bentuk kampanye terselubung di masa tenang.

Bawaslu mengingatkan bahwa politik uang atau iming-iming dalam bentuk apa pun adalah ancaman serius bagi demokrasi.

“Kita harus bersama-sama menolak pemberian atau ajakan yang mencederai demokrasi. Pilihlah pemimpin yang terbaik berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan atau iming-iming,” ujar Firman. (NARS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *