KUNINGAN — Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat bersama Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI se-Wilayah III Cirebon menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Kabupaten Kuningan.
Pertemuan yang digelar di Hotel Santika ini difokuskan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menghadapi tantangan penurunan okupansi di sektor pariwisata.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
Rakorwil tersebut dihadiri oleh perwakilan pengurus BPC PHRI dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, serta Kabupaten Kuningan selaku tuan rumah.
Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, menyatakan, sinergi dan penyamaan persepsi antar-pengurus daerah menjadi kunci utama agar industri perhotelan dan restoran mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Menurutnya, konektivitas paket wisata antar-wilayah merupakan bentuk kerja sama konkret yang harus dibangun.
“Harus kompak. Misalnya, Cirebon mengadakan acara, lalu paket kunjungan wisatanya diarahkan ke Kuningan atau kabupaten lain di Wilayah III. Visi dan misi yang terintegrasi ini akan membuat sektor pariwisata saling mendukung dan berkembang bersama,” ujar Dodi.
Selain isu kolaborasi, PHRI Jawa Barat juga menanggapi pentingnya kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten/kota. Dodi mengungkapkan bahwa kejelasan pemetaan kawasan pariwisata dalam dokumen RTRW sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor.
“Investor memerlukan kepastian hukum. Jika RTRW jelas dan peruntukan kawasan wisatanya tegas, investor akan merasa aman untuk menanamkan modal dan membangun fasilitas pariwisata. Sebaliknya, RTRW yang abu-abu justru memicu keraguan investasi,” ujarnya..
Pada kesempatan yang sama, BPC PHRI Kota Cirebon juga mengungkapkan rencana gelaran event pariwisata berskala internasional yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Ajang tersebut ditargetkan mampu menyedot hingga 10.000 pengunjung dan telah mendapatkan konfirmasi keikutsertaan dari peserta asal Korea Selatan, Malaysia, dan Myanmar.
Melalui konsolidasi ini, PHRI berharap Kabupaten Kuningan dan kawasan Wilayah III Cirebon secara keseluruhan dapat terus meningkatkan daya tarik wisatanya, sekaligus mendorong pemulihan industri perhotelan dan restoran di Jawa Barat. (NARS)
