Oleh: Redaksi Kuningan Religi
Pemerintah Kabupaten Kuningan, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSSM), menggelar sebuah agenda yang mengundang tanda tanya publik. Dengan tajuk resmi “Workshop Penguatan Kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,” kegiatan yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025 ini dipusatkan di Bagarurung Camp, Desa Sakerta Timur, Kecamatan Darma.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
Namun, di tengah klaim harapan akan peningkatan kinerja, sebuah pertanyaan kritis muncul: apakah efektivitas acara tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Isu yang paling mencolok dari agenda yang kerap disebut sebagai ‘retret’ ini adalah anggaran yang kabarnya mencapai angka fantastis, Rp 200 juta. Sebuah angka yang bukan sekadar deretan nol, melainkan representasi dari pajak dan keringat rakyat Kuningan.
Di satu sisi, pemerintah daerah mungkin berdalih bahwa investasi ini krusial untuk mengasah kemampuan para pejabat dalam memimpin, mengelola birokrasi, dan pada akhirnya, melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun di sisi lain, nurani publik tak bisa buta.Rp 200 juta bukanlah jumlah yang sedikit.
Dengan anggaran sebesar itu, banyak persoalan mendasar di Kuningan yang bisa diurai. Sebut saja, perbaikan infrastruktur jalan di pelosok desa yang masih jauh dari layak, pengadaan fasilitas kesehatan yang lebih memadai, atau program pemberdayaan ekonomi bagi UMKM yang kini tengah berjuang.
Angka tersebut juga bisa dialokasikan untuk beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, yang mungkin hanya bisa bermimpi melanjutkan pendidikan tinggi.
Maka, agenda “workshop” di sebuah camp yang terkesan eksklusif ini tak lebih dari sekadar perjamuan para elite di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang tak pernah usai.
Apakah dengan tiga hari bermalam di sebuah perkemahan, lantas kepemimpinan yang selama ini dianggap kurang maksimal akan serta-merta meningkat? Apakah mentalitas birokrasi yang kadang lamban dan berbelit akan berubah drastis? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menolak inisiatif pengembangan SDM, melainkan untuk menuntut akuntabilitas dan efisiensi.
Pemimpin yang kuat tidak lahir dari workshop mewah, tetapi dari keteladanan dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk merasakan denyut nadi rakyat, bukan menjauh dari realitas sosial dengan dalih “penguatan.”
Redaksi Kuningan Religi percaya, peningkatan kinerja seharusnya ditunjukkan melalui kebijakan yang pro-rakyat, alokasi anggaran yang transparan dan tepat sasaran, serta kehadiran pejabat di tengah-tengah masyarakat, bukan di dalam camp-camp eksklusif.
Anggaran Rp 200 juta adalah bukti nyata bahwa prioritas pemerintah daerah perlu ditinjau ulang. Jangan sampai, di balik janji manis peningkatan kinerja, terselip sebuah “retret” yang memakan biaya besar namun menyisakan luka hati bagi masyarakat yang berharap lebih dari para pemimpinnya. (Red)
