KUNINGAN – Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), ke kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memantik reaksi keras dari elemen pergerakan di Kabupaten Kuningan.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menilai turun gunungnya orang nomor satu di Jawa Barat tersebut merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lokal.
- Kunci Ketinggalan, 50 Menit Damkar Kuningan Berjibaku Buka Pintu Mobil Warga
- Bukan Sekadar Tempat Healing, Desa EKI Situ Cipanten Bakal Bikin Warga Makin Cuan!
- Cegah Longsor dan Banjir, Istri Prajurit ‘Serbu’ Kebun Raya Kuningan untuk Investasi Ekologis
- Tiket Asian Para Games 2026 Aman, Lifter Hilman Buka Jalan ke Nagoya Jepang
- Lawan Fluktuasi Harga Pasar, Emak-Emak Kuningan Sulap Pekarangan Jadi ‘Supermarket’ Hidup
Menurutnya, kedatangan KDM adalah validasi historis bahwa selama ini telah terjadi pembiaran sistematis terhadap kerusakan lingkungan di atap Jawa Barat tersebut.
“Sidak Gubernur itu bukti nyata adanya tata kelola yang menyimpang. Di saat negara lain sibuk mengejar indeks kebahagiaan warganya, kita di sini justru masih harus sibuk mengoreksi pemerintah yang abai,” ujar Uha Juhana saat memberikan keterangan pers, Senin (19/1/2026).
Uha menyoroti berbagai praktik ilegal yang kian masif menggerogoti tubuh Gunung Ciremai. Ia merinci sejumlah pelanggaran kasat mata seperti pembalakan liar, penyadapan getah pinus tanpa izin, komersialisasi mata air secara ilegal, hingga pembukaan lahan wisata yang serampangan di lereng gunung.
Ironisnya, lanjut Uha, di tengah kerusakan yang telanjang tersebut, gerakan perlawanan kolektif justru sulit dibangun. Ia secara tajam mengkritik sikap para tokoh masyarakat, intelektual, dan pengambil kebijakan di Kuningan yang dinilainya kehilangan nyali.
”Gerakan perubahan mencegah kerusakan ini sulit dilakukan karena banyak elit yang memilih diam. Para pengambil kebijakan, kaum intelektual, hingga tokoh masyarakat banyak yang tak berani bersuara alias pengecut menghadapi mafia lingkungan ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Uha membedah situasi ini sebagai cerminan krisis kenegaraan yang lebih luas. Ia menyebut bangsa ini sedang mengalami defisit “Guru Besar Kebijaksanaan”. Yang tersisa, menurutnya, hanyalah teknokrat prosedural dan politisi pragmatis yang piawai berbicara namun miskin hikmah.
“Negara ini dikelola dengan logika tambal sulam. Kebijakan dibuat hanya untuk meredam kegaduhan sesaat, bukan visi historis. Akibatnya, rasionalitas dianggap ancaman, dan berpikir logis dianggap tidak sopan,” kritik Uha.
Uha mengajak seluruh elemen anak bangsa, khususnya di Kuningan, untuk menjadikan momen ini sebagai titik balik. Ia menyerukan agar masyarakat tidak sekadar menjadi objek kekuasaan, melainkan subjek sejarah yang berani melawan “hantu-hantu kekuasaan” yang berlindung di balik lembaga formal.
”Ini adalah momentum untuk merangkai tindakan produktif secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jika kesempatan perubahan pasca sidak Gubernur ini disia-siakan, jangan salahkan siapa pun jika kelak alam Ciremai hancur dan bangsa ini runtuh oleh kebodohannya sendiri,” tandasnya. (Nars)
