BANDUNG – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menarik pinjaman jumbo senilai Rp 2 triliun dari bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendanai proyek infrastruktur mendapat sorotan luas. Menanggapi manuver keuangan tersebut, Komisi III DPRD Jawa Barat justru memberikan lampu hijau dan menilainya sebagai langkah strategis yang sangat rasional dan terukur.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Tina Wiryawati, menyatakan bahwa skema pembiayaan melalui fasilitas pinjaman bank daerah merupakan opsi yang paling masuk akal saat ini.
- Serahkan SK DPC Kuningan, DPD PDIP Jabar Tekankan Konsolidasi Melalui Aksi Sosial
- Gunakan Trik Edarkan Sabu dengan Sistem Peta, BHA Harus Mendekam di Dinginnya Jeruji Polisi
- Waspada Amuk Api Jelang Kemarau, Puluhan Rimbawan Kuningan Digembleng Damkar Jadi ‘Benteng Ekologi’ Hutan
- Gebrak Sektor Riil, Tina Wiryawati: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Baru Ekonomi Syariah Jabar
- Program Makan Bergizi Kuningan: SPPG Cijoho Fleksibel Lakukan Penyesuaian Distribusi Sesuai Aturan
Menurutnya, langkah ini sah-sah saja diambil pemerintah daerah asalkan dirancang dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, mengedepankan asas transparansi, serta tetap berpijak pada kemampuan riil fiskal daerah.
Keterbatasan ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat saat ini berbanding terbalik dengan desakan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masif.
Oleh karena itu, Tina menegaskan bahwa pinjaman kepada BUMD dapat diandalkan sebagai instrumen utama untuk mengakselerasi pembangunan, asalkan perencanaannya matang dan kalkulasi kemampuan bayarnya dihitung secara presisi sehingga tidak membebani postur keuangan daerah secara berlebihan di masa depan.
Lebih jauh, politisi Gerindra ini menyoroti efek domino atau dampak berganda (multiplier effect) yang akan dihasilkan dari suntikan dana segar tersebut.
Perbaikan konektivitas seperti jalan, jembatan, dan sarana penunjang vital lainnya diyakini akan memperlancar urat nadi distribusi barang, memangkas biaya logistik yang selama ini mencekik pengusaha, hingga membuka keran investasi baru di berbagai pelosok wilayah Jawa Barat.
Meski memberikan dukungan penuh, Tina tetap melayangkan peringatan keras ( warning ) kepada pihak eksekutif. Ia mewanti-wanti agar kucuran dana hasil pinjaman tersebut dialokasikan secara eksklusif untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan produktif.
Dengan tata kelola yang disiplin, ia berharap manfaat dari utang produktif ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan dan pada akhirnya mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
Dengan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, akselerasi pemerataan infrastruktur di Jawa Barat diyakini tidak hanya akan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. (Nars)
