KUNINGAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan Jabar 13 yang meliputi Kabupaten Kuningan, Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar, Hj Tina Wiryawati SH MM meminta pemerintah daerah melalui Disdik Jabar agar memastikan keakuratan data siswa kurang mampu.
Hal ini disampaikan menyusul sempat adanya kekurangan pada tahap awal pelaksanaan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul di Jawa Barat belum lama ini.
Legislator dari Fraksi Gerindra tersebut menyampaikan, sinkronisasi data sangat penting untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada revitalisasi sekolah dan jaminan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Tina memandang pentingnya persoalan basis data penerima bantuan yang kerap tidak tepat sasaran karena proses penertiban desil kemiskinan yang seringkali membingungkan.
- Jaga Kebugaran Wakil Rakyat, DPRD Kuningan Gelar Medical Check Up, Puluhan Anggota Dewan Ditest Urine
- Meski Dipangkas Ratusan Miliar, DPRD Kuningan Sepakati Perubahan APBD 2026 dan Beri Catatan Ini
- Pangkas Rp175 Miliar, Pemkab Kuningan Tetapkan APBD Perubahan 2026
- Komisi IV DPRD Kuningan Respons Lonjakan Pasien Gejala Flu, Pastikan Tidak Ada Penolakan BPJS dan Ketersediaan Obat Aman
- Teka-teki Ketua DPC Gerindra Kuningan, Meski Ada Klaim Pengorbanan Kader, Keputusan Murni di Tangan Prabowo
Menurutnya, agar anak anak dari keluarga kurang mampu bisa maksimal mendapatkan haknya di bidang pendidikan, pemerintah provinsi maupun daerah harus melakukan sosialisasi sejak jauh hari.
“Agar pemerintah tidak mengeksekusi program secara mendadak tanpa pematangan skema dan sosialisasi yang komprehensif, guna mencegah kebingungan serta kekecewaan di tengah masyarakat, ” ujarnya.
Sebelumnya, kericuhan terkait program “Sekolah Maung” (Sekolah Manusia Unggul) di Jawa Barat diduga dipicu oleh karut-marutnya pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ratusan orang tua siswa bahkan sempat memprotes sistem yang dinilai bermasalah, kurang transparan, adanya dugaan pengurangan skor jalur prestasi, hingga kendala pada aplikasi pendaftaran
Ratusan orang tua calon peserta didik mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) untuk menuntut kejelasan atas skor yang berubah di aplikasi dan kendala teknis lainnya. (Nars)
