KUNINGAN – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2025 menjadi momentum refleksi atas peran penting pers dalam menjaga demokrasi, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pers yang kuat dan independen dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan masyarakat yang lebih cerdas.
Jurnalis sekaligus advokat teknologi informasi, Mumuh Muhyiddin, menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers saat ini. Menurutnya, perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi akibat perkembangan media sosial, platform digital, dan kecerdasan buatan, telah mengubah lanskap jurnalistik secara drastis.
- Kebakaran di Kawasan Gunung Ciremai Meluas, Tim Gabungan Bertahan Hingga Malam Ini
- Hadir di Lapas Kuningan, Anggota DPRD Sri Laelasari Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan
- Ratusan Hektare Kawasan Hutan Dirambah Kebun Kopi Ilegal, Perhutani Kuningan Akui Kesulitan Menindak
- Terima Curhatan Warga, Susanto PKB Janji Kawal Masalah BPJS Mati dan Polemik Data Desil
- Banyak Kadis Mangkir Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kuningan Marah: Mereka Abaikan Kepentingan Rakyat
“Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan bagi media untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, di sisi lain, muncul ancaman seperti penyebaran hoaks, menurunnya kepercayaan publik terhadap media, serta tantangan dalam menjaga independensi dan kualitas jurnalistik,” ungkap Mumuh dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).
Mumuh menegaskan, di era digital ini, pers dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Penggunaan teknologi untuk verifikasi berita, inovasi dalam jurnalisme digital, serta kolaborasi antara media tradisional dan platform digital, menjadi langkah strategis agar pers tetap relevan dan dipercaya masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya literasi media bagi masyarakat, agar publik mampu membedakan antara informasi yang valid dan hoaks. Pers juga harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik yang berimbang, akurat, dan sesuai kode etik, agar tidak kalah dengan derasnya arus informasi dari media sosial yang sering kali belum terverifikasi.
“Keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi akan tetap menjadi penyeimbang dalam kehidupan berdemokrasi. Jika pers kuat, independen, dan menghasilkan produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan, maka demokrasi yang kita bangun akan semakin sehat,” katanya.
Meskipun industri media menghadapi tantangan berat, khususnya bagi media lokal di Kabupaten Kuningan, Mumuh menilai peran pers tetap krusial dalam menyampaikan informasi yang berdampak pada keberlangsungan pemerintahan, dunia usaha, dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, di tengah persaingan ketat dengan media sosial, pers harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip jurnalistik. “Kuncinya adalah menyajikan berita yang berimbang dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jangan sampai jurnalisme profesional kalah dengan media sosial yang kerap menyebarkan informasi tanpa verifikasi,” tuturnya.
Sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, Mumuh juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Ia berharap, pers dapat terus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan informasi yang mencerahkan bagi publik.
“Saya berharap pers di Kuningan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah yang lebih baik. Kritik dan saran dari jurnalis harus tetap dijaga sebagai bagian dari mekanisme demokrasi,” pungkasnya. (Nars)
