KUNINGAN – Fraksi Amanat Restorasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan secara khusus menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara program pembangunan yang telah direncanakan dengan realisasi serta serapan anggaran di lapangan.
Pandangan kritis ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada Selasa, 22 Juli 2025.
- Menjawab Pertanyaan Wisatawan: Gunung Ciremai Dimana? Ini Lokasi dan Pesona Alamnya
- Sambut HUT Ke-81 RI Kodim 0615 Kuningan Gelar Doa Syukur Keselamatan Bangsa
- Tina Wiryawati Dukung Pemprov Jabar Resmi Ambil Alih MTQ 2027
- Memaknai QS Yunus 58 dalam Syukur Kemerdekaan RI dan Maulid Nabi
- Pariwisata Kuningan Siap-siap Makin Maju, PHRI dan Kampus UBHI Jalin Kerjasama
Juru Bicara Fraksi Amanat Restorasi, Dewi Anggraeni, menegaskan bahwa APBD, sebagai instrumen vital untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, harus mampu diterjemahkan secara efektif di lapangan.
“Kami melihat masih ada gap yang signifikan antara program-program yang telah ditetapkan dengan implementasi dan serapan anggarannya. Ini harus menjadi perhatian serius agar dampak positifnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Dewi.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan guna memastikan bahwa setiap perubahan anggaran, baik yang digeser, dikurangi, dilebihkan, atau dihilangkan, dapat tepat guna dan tepat sasaran.
Menurut Fraksi Amanat Restorasi, kesenjangan ini menunjukkan perlunya manajemen anggaran yang lebih efisien dan akuntabel. Meskipun mengapresiasi penjelasan Bupati mengenai perubahan APBD 2025, Fraksi ini menekankan bahwa konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan adalah kunci untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta mewujudkan visi “Kuningan Melesat.”
Politisi dari Dapil 2 Kuningan ini juga menambahkan pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlunya mengatasi tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan provinsi. Ia menyerukan pengelolaan keuangan daerah yang inklusif, transparan, dan progresif, diiringi kepemimpinan yang kuat dan partisipatif.
“Diperlukan kepemimpinan yang kuat, inovatif, dan partisipatif untuk membangun optimisme kolektif sebagai modal utama untuk membangun masa depan Kabupaten Kuningan yang lebih baik lagi,” pungkas Dewi. (Nars)
