KUNINGAN – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, membenarkan bahwa program MBG masih menghadapi banyak persoalan di lapangan. Mulai dari data penerima yang belum tertata, persoalan perizinan dapur, hingga lemahnya pengawasan keamanan pangan.
- Gol Dramatis Ivan Mamut di Ujung Laga, Persija Tekuk Persib 2-1 di GBK
- Babak Pertama El Clasico Liga Premiere, Gol Jeremejeff Bawa Persija Unggul Sementara Atas Persib di GBK
- Pandangan Fraksi PPD DPRD Kuningan: Jangan Sampai APBD Sehat tapi Rakyat Sakit
- Soroti Target Pendapatan Tak “Melesat” di APBD Perubahan 2026, Fraksi PDI-P DPRD Kuningan Desak Evaluasi Kinerja Pemda
- Gerindra Soroti Pemangkasan Drastis Belanja Transfer Desa Rp168 Miliar di Perubahan APBD Kuningan 2026
“Memang ada banyak masalah dalam proses pelaksanaan MBG di lapangan, dan ini harus segera kita benahi bersama,” ungkap Wahyu yang juga menjabat Pj Sekda Kuningan dalam rapat koordinasi bersama perangkat daerah, camat, serta koordinator SPPG, Selasa (23/9/2025)
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Satgas ini disusun lebih komprehensif dibanding daerah lain dengan pembagian tugas ke dalam empat bidang.
- Gol Dramatis Ivan Mamut di Ujung Laga, Persija Tekuk Persib 2-1 di GBK
- Babak Pertama El Clasico Liga Premiere, Gol Jeremejeff Bawa Persija Unggul Sementara Atas Persib di GBK
- Pandangan Fraksi PPD DPRD Kuningan: Jangan Sampai APBD Sehat tapi Rakyat Sakit
- Soroti Target Pendapatan Tak “Melesat” di APBD Perubahan 2026, Fraksi PDI-P DPRD Kuningan Desak Evaluasi Kinerja Pemda
- Gerindra Soroti Pemangkasan Drastis Belanja Transfer Desa Rp168 Miliar di Perubahan APBD Kuningan 2026
Bidang Perencanaan dan Penganggaran menata ulang data penerima agar tidak terjadi tumpang tindih. Bidang Pelayanan Kesehatan, Keamanan, dan Menu Gizi bertugas mengawasi keamanan pangan untuk mencegah insiden seperti keracunan.
Bidang Logistik dan Distribusi memastikan ketersediaan bahan baku dan jalur penyaluran, sementara Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi melakukan pemantauan dan pelaporan ke pemerintah pusat.
Wahyu menegaskan, meski koordinasi program MBG berada di bawah SPPI, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan program di Kuningan. Karena itu, Satgas juga melibatkan Dinas Peternakan, Koperasi, hingga Dinas Perhubungan dengan konsep “semi-closed-loop,” yakni dapur MBG di desa diharapkan bisa mendapat pasokan bahan baku dari wilayah sekitar.
Mengenai perizinan, Wahyu menyebut dari 72 dapur MBG yang ada, baru 60 yang sudah resmi berizin. Satgas akan mendorong percepatan perizinan sekaligus memastikan desa dan kecamatan ikut mengetahui jalannya program.
“Jangan sampai desa dan camat tidak tahu tentang pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Satgas juga akan menjadwalkan pertemuan dengan para pemilik dapur MBG. Terkait isu kehalalan makanan, Wahyu memastikan Kementerian Agama dan Forkopimda dilibatkan dalam struktur Satgas untuk menjamin aspek halal setiap menu. (Nars)
