KUNINGAN – Halaman Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan berubah menjadi lautan manusia pada Selasa (16/12/2025) pagi. Ribuan orang “menyemut” memadati lokasi untuk mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar Temui Massa Pro-Kontra MBG, Ini yang Disampaikan
- Massa Penolak MBG di Kuningan Bubar, Massa Tandingan Merangsek ke Depan Pendopo
- Waduh! Ada Dua Aksi Massa Berlawanan di Depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Ini Situasinya
- Melawan Aksi Penolakan MBG, Ribuan Relawan dan Anggota Ormas di Kuningan Agendakan Aksi Massa Tandingan Hari Ini
- Aksi Tolak Program MBG Digelar di Kuningan Hari Ini, Sejumlah Masalah Disorot
Sekira 4.200 pegawai yang sebelumnya berstatus tenaga honorer, kini resmi menyandang status baru sebagai PPPK Paruh Waktu. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, secara langsung memimpin pelantikan sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai bukti sah legalitas kepegawaian mereka.
Di tengah suasana khidmat dan euforia tersebut, isu mengenai besaran gaji menjadi perhatian utama. Bupati Dian Rachmat Yanuar tidak menampik adanya keluhan terkait nominal gaji, namun ia menegaskan bahwa skema penggajian saat ini telah disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang ada.
Pemerintah Kabupaten Kuningan, terang Dian, menerapkan sistem pengupahan berjenjang bagi PPPK Paruh Waktu ini, yang dibagi berdasarkan lama masa pengabdian. “Kami bagi ke dalam beberapa kelompok, yakni masa kerja di bawah 5 tahun, 5 sampai 15 tahun, dan di atas 15 tahun. Untuk gaji terendah, ada di angka Rp 750 ribu,” jelas Dian belum lama ini.
Orang nomor satu di Kuningan ini meminta para pegawai untuk bersabar dan memaklumi keterbatasan anggaran saat ini. Ia berjanji, kebijakan ini bersifat dinamis mengikuti kesehatan anggaran daerah.
“Bilamana kondisi fiskal daerah sudah sehat dan meningkat, tentu kami berkomitmen akan ada peningkatan perihal penggajian ini. Saya harap teman-teman bisa bersabar untuk sementara waktu,” imbuhnya.
Kendati demikian, Dian menekankan bahwa status “paruh waktu” maupun besaran gaji tidak boleh menyurutkan semangat pengabdian. Ia mengamanatkan agar seluruh pegawai yang baru dilantik segera tancap gas meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai abdi negara.
Menurutnya, Kabupaten Kuningan saat ini tengah gencar mengejar perbaikan di berbagai lini pembangunan. Oleh karena itu, sinergitas dari ribuan pegawai baru ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh).
”Semuanya harus berperan aktif. Meski di tengah keterbatasan, mari kita buktikan dedikasi untuk Kuningan yang lebih baik,” tandasnya. (Nars)
