KUNINGAN – Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuningan, Yaya, mengaku geram dan kesal. Emosi wakil rakyat ini memuncak usai menerima rentetan aduan masyarakat yang menyebut adanya oknum anggota DPRD yang diduga ikut “bermain” memiliki Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), yang malahan diduga menyajikan kualitas menu yang sangat buruk dan tak layak.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
Isu konflik kepentingan ini mencuat setelah Yaya menerima laporan tertulis dari warga melalui percakapan WhatsApp. Laporan tersebut menelanjangi praktik pengelolaan dapur yang disinyalir milik koleganya di legislatif itu, yang dinilai lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang pemenuhan gizi siswa.
”Jika aduan ini benar, jujur saya geram dan sangat menyayangkan,” tegas Yaya, Selasa (16/12/2025).
Yaya kemudian membacakan salah satu pesan warga yang membuatnya miris. Dalam pesan tersebut, warga menyindir bahwa dapur milik oknum dewan tersebut bukannya menjadi percontohan, malah terindikasi “mengakali” menu agar mendapatkan selisih keuntungan yang besar.
“Isi aduannya sangat keras. Warga bertanya, ‘apa tidak malu dengan jabatan di pundak?’. Mereka melihat dapur ini menekan kualitas menu demi margin keuntungan. Ini jelas mencederai amanat perbaikan gizi anak bangsa,” imbuhnya.
Menyikapi hal ini, Yaya menegaskan bahwa Komisi 4 DPRD Kuningan tidak akan tinggal diam. Pihaknya telah mengagendakan lagi untuk Inspeksi Mendadak (Sidak) dalam waktu dekat serta menyisir dapur-dapur MBG dan mengecek langsung makanan yang diterima siswa di sekolah.
Yaya memperingatkan agar pengelola dapur, siapapun pemiliknya, tidak main-main dengan standar gizi yang telah ditetapkan.”Kami akan turun ke lapangan. Kami ingin pastikan apakah aduan soal menu yang ‘ngasal’, tidak sesuai harga, dan rendah gizi itu benar adanya. Gizi anak-anak bukan lahan untuk coba-coba atau ajang mengeruk profit semata,” cetusnya.
Di sisi lain, Yaya juga menekan Pemerintah Daerah melalui Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG untuk juga bertindak tegas. Ia meminta Satgas melakukan kontrol ketat dan berani menindak tegas dapur yang menyalahi aturan, meskipun dapur tersebut diduga dibekingi atau dimiliki oleh pejabat publik sekalipun.
”Satgas harus objektif. Lakukan kontrol ketat. Jika ada praktik nakal yang merugikan penerima manfaat, tindak tegas. Jangan sampai program mulia ini tercoreng oleh ulah oknum yang serakah,” ujarnya. (Nars)
