KUNINGAN – Eksistensi Gunung Ciremai sebagai paku bumi Jawa Barat kini berada dalam fase kritis. Masifnya aktivitas manusia dan alih fungsi lahan di kawasan penyangga (buffer zone) dinilai telah mengancam keseimbangan ekosistem gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut.
Peringatan keras ini mencuat dalam Diskusi Waroeng Rakyat yang digelar di Saung Gunung Resto, Jumat (19/12/2025).
- Djoni Toat Muljadi Kembali Pimpin FOBI Jabar, Fokus Bidik Kesuksesan Porprov XV 2026
- Persib Bandung Raih 3 Poin Atas PSIM, Tinggalkan Borneo FC di Puncak Klasemen
- Gol Kilat Matricardi Bawa Persib Ungguli PSIM 1-0 di Paruh Pertama, Asa Maung Bandung Pertahankan Takhta Puncak
- Pemadam Kebakaran Kuningan Belum Jadi Dinas Mandiri, Bupati Ungkap Kendala Anggaran
- Peringati Ulang Tahun Satpol PP, Damkar dan Satlinmas, Bupati Kuningan: Mereka Napas Keamanan Daerah
Diskusi yang mengusung tema “Gunung Ciremai: Sumber Kehidupan atau Tantangan Lingkungan” ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain Akademisi Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, Pemerhati Lingkungan Avo Juhartono, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kuningan Usep Sumirat.
Hadir juga narasumber lain, yakni Aktivis Patanjala Rana Suparman, dan perwakilan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Nisa Sachera.
Akademisi yang fokus pada Hukum Lingkungan, Prof Suwari, membuka diskusi dengan pendekatan filosofis dan kearifan lokal Sunda. Ia mengibaratkan Gunung Ciremai layaknya tiang penyangga sebuah bangunan.
“Ciremai adalah tiang laksana tiang bangunan. Jika tiang itu rusak, maka struktur ke bawahnya pasti akan hancur. Dalam ajaran Sunda, hutan dibagi tiga: Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan, dan Leuweung Baladahan,” papar Suwari.
Ia menyoroti pergeseran nilai di masyarakat yang kini tak lagi “takut” atau segan terhadap hutan. Perubahan istilah dan lunturnya pemahaman adat membuat batasan wilayah yang boleh dan tidak boleh disentuh menjadi kabur.
“Dulu ada aturan ketat mana daerah yang jangan disentuh. Sekarang, orang tidak takut masuk hutan. Padahal, jika hutan dirusak, minimal bencana kekurangan air pasti terjadi,” tegasnya.
“Bagaimana kita mengawal hutan yang bisa digarap ini agar tetap pro lingkungan? Saya menawarkan konsep perizinan yang ketat memperhatikan konservasi. Harus ada aturan tegas mengenai Koefisien Dasar Hijau (KDH) untuk mempertahankan fungsi lingkungan,” jelas Prof. Suwari.
Senada dengan Suwari, Pemerhati Lingkungan Avo Juhartono membeberkan data yang mengkhawatirkan. Menurutnya, Ciremai saat ini menghadapi ancaman invasi manusia yang sangat masif, baik di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) maupun di lahan masyarakat (buffer zone).
“Saya memandang saat ini ada ancaman masuknya manusia yang sangat masif. Per tahun saja diprediksi ada 400 ribu pengunjung yang masuk kawasan yang sekarang bertransformasi menjadi objek wisata. Ini sebenarnya mengancam Ciremai,” ungkap Avo.
Avo menjelaskan, ancaman ini mungkin tidak dirasakan seketika. Namun, dampaknya akan terakumulasi hingga mencapai “titik jenuh” di mana daya dukung alam tak lagi mampu menopang beban, yang akhirnya memicu bencana.
“Walaupun pengunjung tidak menebang pohon secara langsung, kehadiran manusia dalam jumlah besar pasti mengganggu ekosistem di dalamnya. Pertanyaannya, seberapa besar daya dukung alam Ciremai? Apakah ini masih bisa dikendalikan?” tanyanya. (Nars)
