KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan secara resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman puncak musim kemarau, menyusul serangkaian insiden kebakaran lahan yang mulai bermunculan.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, mengungkapkan bahwa penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 898 Tahun 2026.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
“Ini memang hal yang rutin saat kita memasuki fase hidrometeorologi basah ke kering. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menginstruksikan seluruh wilayah di Jabar untuk menetapkan status siaga darurat, bahkan beberapa daerah seperti Sukabumi dan Bogor sudah masuk fase tanggap darurat,” jelas Indra di ruang kerjanya, Senin (27/7/2026).
Meski kemarau belum mencapai puncaknya, Indra mencatat sudah terjadi beberapa insiden kebakaran, baik di lahan perumahan maupun kawasan hutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), tepatnya di Blok Caten.
Menindaklanjuti hal tersebut, BPBD telah memperketat koordinasi dengan pihak Balai TNGC, Perhutani, dan menggelar patroli mandiri secara rutin.
Di sisi lain, terkait ancaman kekeringan, BPBD Kuningan membawa kabar yang cukup melegakan. Hingga saat ini, belum ada lonjakan permintaan air bersih yang signifikan dari warga.”Alhamdulillah, belum ada laporan krisis air bersih yang mendesak, hanya ada beberapa permintaan parsial yang sifatnya sementara dan sudah kami dropping air. Namun, kami tidak mau kecolongan. Dua unit armada air di BPBD sudah disiagakan penuh,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan bantuan, BPBD juga telah menjalin sinergi lintas sektoral dengan PDAM, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta program CSR dari berbagai instansi dan perusahaan swasta di Kuningan.
Sebagai bentuk mitigasi nyata, BPBD Provinsi Jawa Barat menginisiasi kegiatan kolaborasi mitigasi Karhutla yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi percontohan. Kegiatan edukatif ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari pada 30-31 Juli 2026 di kawasan Bukit Lambosir.
Dalam acara tersebut, berbagai elemen mulai dari relawan, pegiat lingkungan, hingga masyarakat umum akan dilibatkan. Indra merinci beberapa agenda utama dalam kegiatan kolaborasi ini, antara lain edukasi interaktif berupa podcast dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat.
Kemudian akan ada tinjauan lapangan untuk memantau sekat bakar di area rawan kebakaran termasuk pemeliharaan infrastruktur mitigasi seperti pemantauan titik embung air di sekitar Taman Nasional.
“Tujuan akhirnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Lewat kolaborasi ini, kita berharap potensi kebencanaan di Kabupaten Kuningan bisa ditekan semaksimal mungkin,” tutup Indra. (Nars)
