KUNINGAN – Ribuan warga tumpah ruah memadati Lapangan Rangga Jaya, Kecamatan Cibingbin pada Kamis (12/3/2026) malam. Kehadiran Dedi Mulyadi di Kuningan dalam agenda “Canda dan Dakwah Ramadhan” tidak sekadar menyuguhkan hiburan, tetapi juga membawa pesan tajam yang menepis stigma kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Acara yang berlangsung meriah ini sukses mengocok perut warga berkat lawakan tiga komedian kondang Jawa Barat, yakni Ceu Popon, Oni SOS, dan Ohang. Di balik derai tawa masyarakat, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM ini menyelipkan berbagai pemaparan strategis terkait arah pembangunan, tata kelola pemerintahan, hingga kesejahteraan rakyat.
- Sasar Pemilih Pemula, Bawaslu Kuningan Gandeng Forum OSIS dalam Pendidikan Pengawasan Partisipatif
- Bupati Kuningan Didesak Evaluasi Hasil Appraisal Tunjangan DPRD
- PLN ULP Kuningan Lakukan Pemadaman Terencana Lagi di Sejumlah Wilayah Hari Ini
- IBK UNIKU Masuk 17 Besar Inkubator Peringkat A Versi Kementerian UMKM
- Muscab PAN Kuningan: Incar 3 Besar Nasional, Udin Kusnedi Sebut 60 Persen Pengurus Diisi Wajah Baru
Menepis Stigma Kemiskinan dan UMK Rendah
Salah satu sorotan utama dalam orasi KDM adalah bantahan tegasnya terhadap predikat miskin ekstrem yang kerap disematkan pada Kabupaten Kuningan. Menurut pengamatannya langsung di lapangan, realitas Kuningan jauh dari kondisi tersebut. Ia menilai Kuningan merupakan daerah yang sangat bersih dan masyarakatnya berdaya.
KDM juga menyinggung perihal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan yang tergolong kecil. Ia memberikan pandangan yang memotivasi bahwa nominal gaji yang kecil tidak akan terasa mencekik asalkan negara mampu menjamin terpenuhinya segala kebutuhan dasar masyarakatnya.
“Risiko seorang pejabat dalam melayani masyarakat memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, pemimpin itu harus hadir di tengah masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan mereka di setiap sektor. Jika ingin maju, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat, karena pemerintah sejatinya adalah pelayan masyarakat,” tegas KDM.
Infrastruktur, Pajak, dan ‘Sentilan’ untuk Birokrat
Dalam kesempatan tersebut, KDM memaparkan progres masif perbaikan infrastruktur berskala provinsi, mulai dari pemulusan jalan hingga pembangunan jembatan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan ini dibiayai oleh sumbangsih masyarakat melalui pajak kendaraan bermotor. Kelancaran pembangunan, menurutnya, sangat bergantung pada ketaatan warga dalam membayar pajak serta kemauan untuk merawat hasil pembangunan tersebut.
