KUNINGAN – Kekecewaan atas absennya pucuk pimpinan daerah memicu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan untuk kembali memanaskan jalanan. HMI secara resmi melayangkan tantangan terbuka kepada Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan untuk berani menemui massa pada ‘Aksi Jilid 2’ yang bakal dieksekusi Senin (27/4/2026) di depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) KIC.
Agenda utamanya tetap tajam: mengusut tuntas misteri aliran dana Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Taspen.
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Tantangan ini mencuat pasca-kegagalan massa menemui target utama mereka dalam aksi perdana di Gedung DPRD Kuningan beberapa waktu lalu. Ketua Umum HMI Kuningan, Muhammad Naufal Harits, memandang ketidakhadiran bupati dan sekda bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan minimnya komitmen dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap kegelisahan publik.
Bagi Naufal, dua pejabat teras tersebut adalah pemegang kunci utama yang mengetahui ke mana bermuaranya dana-dana krusial tersebut. Ia pun mendesak eksekutif untuk berhenti main petak umpet dengan mahasiswa.
“Saya yakin persoalan TGR dan Dana Taspen ini, Pak Bupati dan Pak Sekda tahu betul terkait ke mana aliran dana tersebut bermuara. Kami hanya ingin meminta penjelasan langsung dari kedua pimpinan daerah ini. Kalau mereka berani, seharusnya temui massa,” tembak Naufal dengan tegas, Sabtu (25/4/2026).
Lebih lanjut, Naufal memastikan unjuk rasa susulan ini akan menaikkan tensi desakan dengan membawa tuntutan yang tidak berubah. Pihaknya akan menguliti sikap responsif pemerintah daerah yang dinilai lamban dan alergi terhadap kritik jalanan.
Untuk menepis tudingan miring jelang aksi, ia menggaransi bahwa eskalasi protes ini bersih dari tunggangan elite politik mana pun. “Gerakan ini murni dari hasil kajian teman-teman HMI. Tidak ditunggangi siapa pun. Ini gerakan independen yang lahir dari kegelisahan intelektual dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa,” tandasnya.
HMI memastikan pengerahan massa pada Senin esok akan tetap berada dalam koridor konstitusional dan damai. Surat pemberitahuan aksi pun telah dilayangkan kepada pihak berwajib. Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kuningan—apakah mereka memiliki iktikad baik dan nyali untuk menjawab tantangan tersebut secara langsung, atau kembali membiarkan mahasiswa berteriak di depan gerbang kosong. (Nars)
