KUNINGAN – Keseimbangan ekosistem di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dikabarkan tengah menghadapi degradasi serius. Tokoh masyarakat setempat memperingatkan bahwa kerusakan tutupan vegetasi dan masifnya alih fungsi lahan telah membawa kawasan ini menuju titik kritis yang membahayakan keselamatan publik.
- Respon Edaran Gubernur Soal Moratorium Perumahan, Kuningan Berlakukan Diskresi
- Sambut Nataru, PUTR Kuningan Pastikan Jalur Mudik dan Wisata Mulus, Titik Macet Cisantana Dibenahi
- Kunjungi Desa Tambakbaya, Rokhmat Ardiyan Tersentuh Perjuangan Relawan ODGJ
- Viral! Luapkan Bahagia Terima SK, Ribuan PPPK di Kuningan Asyik Goyang ‘Tabola Bale’
- Dapat Aduan Dugaan Oknum Dewan ‘Nyambi’ Bisnis Dapur MBG dengan Menu Buruk, Anggota Komisi 4 Geram
Tokoh masyarakat Kuningan, H. Udin Kusnedi, bersama Sekretaris DPD Gema Jabar Hejo Kuningan, Nanang S. Hutan, menyoroti adanya korelasi langsung antara kerusakan hutan di hulu dengan peningkatan frekuensi bencana ekologis seperti longsor dan banjir bandang.
H. Udin Kusnedi menegaskan bahwa maraknya penebangan liar telah menghilangkan fungsi hutan sebagai “sabuk pengaman” tanah. Tanpa akar pohon yang kuat, struktur tanah di lereng menjadi gembur dan labil.
“ Longsor tidak terjadi begitu saja; itu akumulasi dari kelalaian menjaga hutan. Kayu-kayu ditebang, lahan dibabat, tanah jadi gembur dan tidak ada lagi penahannya. Ini bom waktu ekologis,” tegas Udin.
Ia juga menyoroti kerentanan infrastruktur di wilayah tersebut. Jalan-jalan beraspal yang dibangun di atas tanah labil dinilai sangat mudah retak dan terputus saat terjadi pergerakan tanah (soil movement), yang menuntut perbaikan terus-menerus dan membebani anggaran jika tidak dibarengi penguatan struktur tanah yang benar.
Di sisi lain, Nanang menyoroti dampak hidrologis dari perubahan bentang alam Ciremai. Konversi hutan alam menjadi perkebunan monokultur dan destinasi wisata dinilai telah menurunkan drastis kapasitas infiltrasi tanah.
“ Gunung Ciremai adalah sumber kehidupan bagi Kuningan. Daerah resapan air terus menurun karena hutan diganti dengan pola pemanfaatan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan,” ujar Nanang.
Kondisi ini menciptakan anomali cuaca ekstrem yang berdampak ganda: limpasan air permukaan (run-off) yang tinggi memicu banjir saat hujan, namun cadangan akuifer (air tanah) tidak terisi sehingga menyebabkan kekeringan parah dan matinya mata air saat kemarau.
Menghadapi ancaman ini, kedua tokoh tersebut mendesak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lagi abai. Mereka menyerukan moratorium perusakan hutan dan percepatan reboisasi menggunakan tanaman endemik berakar kuat yang mampu mengikat tanah dan menyimpan air.
” Kita harus memulihkan kembali penyangga ekologis Ciremai. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi tentang masa depan masyarakat,” tandasnya.(UN)
