KUNINGAN – Fenomena mundurnya Direktur Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuningan, selalu di tengah periode jabatannya kembali terjadi. Sejarah ini terus terulang dan membuat perusahaan daerah ini selalu jadi sorotan.
Termasuk mundurnya Heni Susilawati, dari Direktur PDAU mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi 2 DPRD Kuningan, Ali Akbar. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat ini menilai insiden tersebut adalah fenomena berulang yang membuktikan kegagalan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses seleksi awal direksi.
- Kisah Inspiratif Sekda Kuningan U Kusmana: Awali Karir PNS Gunakan Ijazah SMP
- Sinergikan Kepala SKPD Jadi Langkah Pertama U Kusmana Pasca Dilantik Menjadi Sekda Kuningan
- U Kusmana Resmi Dilantik Jadi Sekda Kuningan, Bupati Dian: Jadilah Dirijen Pembangunan dan Pelita Bagi ASN
- Polda Jabar Percepat Transformasi Digital Lewat Penerapan Tanda Tangan Elektronik
- Kasetum Polda Jabar Tekankan Integritas Operator: Sistem Digital Canggih Rawan Runtuh Tanpa Moralitas
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (4/11/2025), Ali Akbar menyatakan sejarah di PDAU selalu sama, yakni direktur yang mengundurkan diri di tengah jalan.
”Berarti yang pertama, itu kita kembali karena historinya itu setiap direktur PDAU selalu mengundurkan diri dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan,” ujar Ali Akbar. Menurutnya, kegagalan direktur-direktur sebelumnya seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi Pemda.
Ali menyayangkan pengunduran diri ini terjadi di saat yang krusial, ketika publik sedang menunggu gebrakan dan kiprah nyata dari PDAU. Padahal, PDAU didirikan untuk menjadi komando bagi perusahaan-perusahaan daerah lainnya di Kuningan.
”Fenomena ini terjadi lagi di situasi PDAU ini ditunggu gebrakan-gebrakannya, ditunggu kiprahnya, mau seperti apa,” tegas Ali.
Meskipun PDAU tercatat belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, Ali Akbar menegaskan bahwa BUMD tersebut tidak harus dibubarkan. “Tidak harus dibubarkan karena aturan perundang-undangan yang mengatur,” jelasnya.
Menurut Ali, akar masalah yang harus segera diperbaiki adalah proses rekrutmen. Ia menuntut Pemda lebih serius dalam seleksi awal, mencari sosok yang rasional dan tidak hanya mengandalkan teori.
”Yang paling penting yaitu bagaimana cara proses seleksi untuk menjadi seorang direktur PDAU,” katanya. “Harus rasional. Jangan sampai… terlalu banyak teori. Harus komplit antara fakta lapangan dengan teori, bukan cuma sekadar teori-teori saja,” tambahnya.
Terkait keterlibatan dewan dalam seleksi mendatang, Ali menyebut Komisi 2 tidak memiliki kapasitas untuk ikut campur secara langsung. Namun, pihaknya berkewajiban memberikan masukan kepada Pemda agar mengevaluasi total proses seleksi.
Ali menekankan, sosok yang dibutuhkan PDAU adalah seorang profesional yang memiliki “feeling” bisnis kuat, bukan hasil penunjukan berdasarkan faktor lain. Ia berharap penunjukan direktur baru nanti murni atas dasar profesionalisme.
”PDAU itu (harus) dipegang oleh orang profesional,” tegasnya. “Mudah-mudahan jangan sampai ada yang namanya karena faktor yang lain (seperti balas jasa politik-red). Mudah-mudahan itu tidak terjadi,” sebutnya. (Nars)
