KUNINGAN – Politisi senior Partai Golkar sekaligus mantan Ketua DPRD Kuningan, Yudi Budiana, angkat bicara menanggapi keraguan Ketua DPRD Kuningan saat ini, Nuzul Rachdy, terhadap data pertumbuhan ekonomi daerah.
Yudi menyayangkan sikap tersebut Ia menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga kredibel yang tidak sembarangan merilis data.
- Menyambut Tahun Baru Islam, Umat Islam Diimbau Perkuat Refleksi Lewat Doa Akhir dan Awal Tahun
- Masih Banyak Kendala Sistem Zonasi PMB di Jabar, Legislator Gerindra Minta Pendidikan Tidak Dijadikan Ajang Coba-Coba
- Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati: Program Sekolah Maung Bisa Sukses dengan Validitas Data Siswa
- Sentuhan Gotong Royong SPPG Bakom Sulap SDN 1 Sagarahiang Jadi Lebih Berwarna
- Ditanya Soal “Lobi” BPK demi Status WTP, Bupati Kuningan Kasih Jawaban Menohok
Dikonfirmasi, Selasa (4/11/2025) melalui sambungan seluler, politisi Dapil 3 Kuningan ini secara terbuka mengkritik pernyataan Nuzul Rachdy yang sebelumnya mengaku tidak percaya dengan data BPS.
“Komentar yang diberikan Pak Nuzul Rachdy… sangat disayangkan, masa sih lembaga resmi setingkat BPS dan penghargaan dari Mendagri diragukan,” ujar Yudi Budiana.
Dirinya mengingatkan bahwa BPS adalah lembaga negara yang posisinya dilindungi undang-undang, termasuk UU No 16 Tahun 2007 dan Perpres No 86 Tahun 2007.
Data BPS, lanjutnya, merupakan acuan utama dan data resmi pemerintah untuk menentukan berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.Yudi pun menilai argumentasi yang digunakan untuk meragukan data BPS tidak tepat.
Ia meluruskan bahwa pertumbuhan ekonomi dihitung secara agregat dari berbagai faktor dan tidak bisa dinilai hanya dari satu komponen, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Nilai yang ditampilkan adalah angka agregat dari berbagai faktor pembentuknya, tidak bisa dinilai dari satu komponen saja, misalnya hanya dinilai dari harga telur yang naik saja,” jelasnya.
Lebih jauh Ia merinci, penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan penjumlahan dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal bruto, dan lainnya.
Yudi juga membela kredibilitas metodologi BPS. “Data BPS dihasilkan melalui metode ilmiah dan proses yang terstruktur. Penghitungan BPS untuk menghasilkan data statistik resmi sudah sesuai standar internasional,” tegasnya.
Ia menambahkan penilaian bahwa tidak mungkin kalau BPS mengeluarkan data secara sembarang.Sebagai pembanding, Yudi mencontohkan kondisi saat pandemi Covid-19, dimana Kuningan menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Barat yang ekonominya tetap positif saat daerah lain negatif.
Hal ini, menurutnya, disebabkan struktur ekonomi Kuningan yang berbasis pertanian dan tahan guncangan.”Jadi saya pikir keraguan pak Nuzul tersebut tidak berdasarkan argumentasi yang tepat,” pungkas Yudi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mempertanyakan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Kuningan meroket hingga 10,4 persen pada Triwulan II 2025.
