KUNINGAN – Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan yang kini merapat ke dalam barisan koalisi pemerintahan dipastikan tak lantas melunturkan daya kritis partai tersebut. Fraksi PKS DPRD Kuningan menggaransi akan tetap tajam menyoroti kinerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan yang dirasa melenceng dari kepentingan rakyat.
Komitmen ini ditegaskan langsung dalam forum silaturahmi dan diskusi antara jajaran Fraksi PKS DPRD Kuningan bersama sejumlah awak media, di ruang fraksi PKS pada Sabtu (14/3/2026).
- Progres Penyelesaian TGR Disdikbud Kuningan, Elon: Rp1,07 Miliar Uang Negara Sudah Dikembalikan
- Berbeda dengan Komisi IV, Rana Suparman Blak-blakan Benarkan Ada Dua Versi Angka LHP BPK
- Viral Kecelakaan Kuningan Hari Ini: Mobil Terbalik di Karangkancana, Mantan Camat Jadi Korban
- Kenang Jasa Guru dan Orangtua, Demonstran HMI Kuningan Tak Kuat Tahan Air Mata, Sebut Anggaran Pendidikan Selalu Jadi Bancakan
- Ditanya Transparansi Pengawasan Temuan BPK di Disdikbud, Ini Jawaban Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut sengaja digelar guna menampung masukan terkait kiprah PKS dalam mewarnai roda pembangunan di Kuningan.
Dalam kesempatan itu, para jurnalis yang intens meliput agenda legislatif menitipkan pesan khusus. Mereka berharap PKS tidak kehilangan identitasnya sebagai partai yang vokal memberikan kritik konstruktif, meskipun saat ini berstatus sebagai pendukung penguasa.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pilar Fraksi PKS DPRD Kuningan, di antaranya Wawan Romliansyah, Saepuddin, Siti Mahmudah, dan Kokom Komariah.
Merespons masukan dari kalangan pers, Anggota Fraksi PKS DPRD Kuningan, Saepuddin, memberikan pandangan lugas. Ia memastikan bahwa posisi politik partainya tidak akan membungkam fungsi pengawasan yang melekat di tubuh legislatif.
Menurut Saepuddin, keberadaan PKS di gerbong pemerintah justru menjadi ruang strategis untuk mengawal program kerakyatan secara langsung.
“Meski PKS masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, dalam kiprah kami di legislatif dan ranah politik, kami akan tetap konsisten menjadi penyambung lidah rakyat. Apabila di kemudian hari ditemukan ada kebijakan pemerintah yang dirasa tidak tepat, kami tentu akan hadir untuk menegur dan meluruskannya,” tegas Saepuddin di hadapan para kuli tinta.
Pada kesempatan tersebut, PKS Kuningan juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Kuningan jika selama ini dirasakan belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Nars)
