KUNINGAN – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan secara tegas menyoroti fenomena beberapa anggota DPRD yang dinilai lebih memusatkan perhatian pada usaha kuliner pribadi, khususnya dengan membuka dapur “Makan Bergizi Gratis” (MBG), dibandingkan menjalankan tugas utama mereka sebagai wakil rakyat.
- Musim Hujan Tiba, Sejumlah Wilayah Kuningan Dihantui Bencana Pohon Tumbang dan Banjir
- Jaga Tradisi Kawin Cai di Babakanmulya, Sri Laelasari Tekankan Pentingnya Merawat Mata Air demi Masa Depan
- Upacara Adat Kawin Cai Balong Dalem Masuk Kalender Wisata, Ini Kata Plt Kadisporapar Kuningan
- WASPADA PENIPUAN! Nama Anggota DPRD Kuningan Susanto Dicatut Pelaku untuk Minta Uang dan Transaksi Fiktif
- Menjaga Keharmonisan Alam dan Leluhur: Menelisik Filosofi di Balik Tradisi Kawin Cai Kuningan
Ketua DPD PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman yang akrab disapa Asep Papay, menyatakan bahwa fungsi utama anggota dewan adalah menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kebijakan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Menurutnya, hal ini tidak boleh teralihkan oleh kegiatan bisnis pribadi.”Kami tidak menentang anggota dewan untuk berwirausaha. Namun, jangan sampai aktivitas bisnis mereka membuat lalai terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Saat rakyat membutuhkan solusi untuk berbagai masalah, dewan seharusnya tidak sibuk mengurus bisnis,” ujar Asep Papay.
PSI Kuningan menganggap situasi ini ironis, terutama mengingat banyaknya permasalahan mendesak di Kuningan yang memerlukan perhatian serius, seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas layanan publik, dan transparansi anggaran.
“Jangan sampai jabatan wakil rakyat hanya menjadi simbol, sementara energi mereka habis untuk mempromosikan bisnis pribadi. Kami mendorong semua anggota dewan untuk kembali fokus pada kerja-kerja substansif,” tambahnya.
Partai tersebut menyerukan agar DPRD Kuningan memperkuat kinerjanya melalui rapat-rapat yang lebih produktif, pengawasan yang tajam, dan partisipasi aktif dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (Nars)
