Banyak warga mengeluhkan bantuan sosial dari pemerintah sering tidak tepat sasaran.
KUNINGAN – Anggota DPRD Kuningan, Sri Laelasari, menggelar reses di Desa Kertaungaran guna menyerap aspirasi masyarakat, pada Sabtu (22/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait kisruhnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
- BP Taskin RI Luncurkan Pilot Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan
- Agenda Kepala BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko ke Kabupaten Kuningan, Trigger Turunkan Angka Kemiskinan?
- Wow! Anggaran Pengadaan Layar Interaktif DPRD Kuningan Capai Rp3,2 Miliar, Lebih Besar dari Mobil Dinas
- Diskanak Kuningan Imbau Peternak Waspada, Dugaan Serangan Macan Terhadap Ternak Masih Diselidiki
- Kabar Baik! Wanita Hamil 6 Bulan yang Hilang di Desa Linggajati Ditemukan
“Sejumlah warga mengungkapkan bahwa masih banyak penerima bansos yang sebenarnya tidak berhak mendapat bantuan karena kondisi ekonominya sudah cukup baik. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan justru kerap terabaikan dalam pendataan, ” ungkap Sri Laelasari saat dikonfirmasi di sela kegiatan.
Pemerintah Desa Kertaungaran sendiri, imbuhnya, mengakui bahwa permasalahan ini berawal dari penggunaan data lama oleh pemerintah kabupaten. Padahal, pihak desa mengklaim telah melakukan pembaruan data secara berkala sesuai kondisi masyarakat terkini.
” Di sini perlunya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah desa agar penyaluran bansos dapat lebih akurat dan tepat sasaran. Persoalan ini pun akan kami bawa ke dalam rapat di DPRD Kuningan untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif,” jelas legislator Dapil 1 Kuningan ini.
Selain isu bansos, masyarakat Kertaungaran juga menyoroti layanan kesehatan, baik bagi peserta BPJS maupun mereka yang belum terdaftar. Warga berharap adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan agar lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Melalui reses ini, Sri Laelasari berkomitmen untuk memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya dalam upaya perbaikan sistem bansos dan peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Kuningan. (Nars)
